Kemenag Kena Sorot! Pejabat Jateng Diperiksa KPK Gara-gara Kuota Haji Diduga Dijual Mahal

Publik berharap proses hukum dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

“Kalau memang ada bukti kuat, jangan berhenti di level pejabat daerah. Bongkar semua jaringannya,” ujar aktivis antikorupsi Lukman Rasyid dari Koalisi Transparansi Haji.

Kemenag sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait pemanggilan Saiful Mujab. Namun, sumber internal menyebut lembaga itu siap bekerja sama penuh dengan KPK.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini bukan sekadar perkara hukum, tapi juga ujian moral bagi penyelenggara negara.

Baca Juga: DVI Polda Jatim Berhasil Identifikasi 17 Jenazah Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

Di tengah semangat transparansi birokrasi, praktik semacam ini dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan.

Kini semua mata tertuju pada langkah KPK berikutnya: apakah berani menelusuri aliran uang hingga ke level pusat, atau kasus ini berhenti di pejabat daerah saja?

Yang jelas, publik menunggu bukti nyata bahwa ibadah suci tak boleh dikotori oleh permainan kotor, dan bahwa haji bukanlah “privilege berbayar”, melainkan hak spiritual yang harus dijaga kesuciannya.***