Ke depan, transparansi alasan pengerahan TNI menjadi kunci. Pemerintah perlu menjelaskan secara detail kapan, bagaimana, dan sampai kapan tentara dilibatkan agar polemik tidak semakin meluas.
Pada akhirnya, DPR sebagai rumah rakyat semestinya tetap terbuka bagi kritik. Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika ruang aspirasi tidak dibatasi, baik oleh pagar besi maupun seragam loreng.***