HUKAMANEWS – Kepercayaan publik terhadap Polri kembali jadi sorotan setelah berbagai peristiwa yang mencuat belakangan ini.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemulihan citra Polri tidak bisa ditunda lagi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Mahfud menilai Polri kini berada pada titik krusial, terutama pasca-kekerasan kolektif dan kerusuhan akhir Agustus lalu.
Masyarakat menuntut perubahan nyata, bukan sekadar jargon. "Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya," kata Mahfud dalam Forum Belajar Bersama (FBB) bertema Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri di Jakarta, Jumat (12/9).
Ia menekankan, nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya harus benar-benar dihayati sebagai pedoman moral dan etika aparat kepolisian.
Dengan berpegang pada Pancasila serta UUD 1945, lanjutnya, Polri bisa kembali dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum sekaligus pelayan masyarakat.
Publik menaruh perhatian besar terhadap Polri, terlebih setelah sejumlah aksi demonstrasi diwarnai bentrokan dengan aparat.
Kejadian itu menimbulkan luka sosial yang tak hanya merugikan demonstran, tetapi juga memperburuk citra kepolisian.
Kepercayaan publik, menurut Mahfud, bukan sekadar persoalan angka survei, melainkan syarat fundamental agar hukum bisa ditegakkan dengan adil. Tanpa dukungan rakyat, tugas Polri akan selalu dipertanyakan.
Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana turut menegaskan hal senada.
Ia menilai reformasi kepolisian tak bisa dilepaskan dari perombakan paradigma pendidikan Polri.
“Smart policing dan media policing penting, tapi kuncinya tetap pada moralitas. Polri harus menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” ujarnya.