Menanggapi pemberian amnesti ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
"Itu kewenangan Presiden," kata Setyo saat dikonfirmasi terpisah.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa KPK tidak dalam posisi untuk menolak atau menyetujui keputusan amnesti yang telah melewati proses konstitusional bersama DPR.
Kendati demikian, proses amnesti yang menyertakan narapidana kasus korupsi seperti Hasto tetap memicu perdebatan.
Pasalnya, masyarakat menilai bahwa pemberian amnesti terhadap koruptor berpotensi melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang tengah dibangun.
Amnesti memang bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia.
Namun, pemberiannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan serius di ruang publik.
Terlebih jika mengingat konteks kasus Harun Masiku yang hingga kini belum tertangkap dan masih menjadi salah satu buronan paling dicari oleh KPK.
Di sisi lain, muncul pertanyaan apakah pemberian amnesti terhadap Hasto dapat berdampak pada proses penegakan hukum terhadap Harun Masiku ke depan.
Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah pengampunan terhadap Hasto akan memengaruhi kerja KPK dalam mencari keberadaan Harun.
Baca Juga: Tom Lembong Dipastikan Mendapat Abolisi Dari Presiden Prabowo, Kasusnya Siap Dihentikan
Yang jelas, publik akan terus memantau setiap langkah yang diambil, baik oleh pemerintah, DPR, maupun KPK, dalam penanganan kasus ini.
Termasuk, soal transparansi dan akuntabilitas dari proses pengobatan yang membuat Hasto sempat keluar dari rutan.
Apalagi, konteksnya terjadi di tengah momentum politik yang cukup sensitif.