Menurutnya, Kejaksaan lebih konsisten dalam menangani kasus besar dengan nilai kerugian negara yang fantastis.
"Mana ada kasus di atas Rp10 miliar yang ditangani KPK sekarang? Kejaksaan jauh lebih terlihat ketimbang KPK dalam hal ini," kata Ray.
Kritik Terhadap Kepercayaan Publik
Ray juga mempertanyakan alasan utama kenaikan citra KPK, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang sempat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Setelah revisi UU, citra KPK turun drastis. Jadi, kalau sekarang tiba-tiba naik, ini patut dikritisi. Apakah publik benar-benar melihat kerja nyata atau hanya tertarik pada sensasi politik yang dihasilkan KPK?” ujar Ray.
Menurut data, kenaikan citra KPK dalam tiga bulan terakhir tidak terlepas dari kontribusi kepemimpinan baru yang disebut lebih aktif melakukan kampanye publik.
Namun, pengamat menilai bahwa kerja keras lembaga penegak hukum seharusnya diukur dari penyelesaian kasus besar, bukan sekadar popularitas.
Kejaksaan Agung, Pekerja Senyap yang Berprestasi
Meski Kejaksaan tidak mencatat lonjakan signifikan dalam survei, rekam jejak mereka dalam menangani kasus besar tetap menjadi sorotan.
Kasus Jiwasraya dan Asabri, misalnya, berhasil membuka kerugian negara triliunan rupiah.
“Kejaksaan memang tidak sepopuler KPK dalam sorotan media, tetapi mereka konsisten menyelesaikan kasus besar,” tambah Ray.
Baca Juga: 4 Hak Hukum Penting yang Jarang Diketahui Orang Indonesia, Bisa Bantu Anda Lho!
Kenaikan citra positif KPK memang membanggakan, tetapi tetap menyisakan banyak tanda tanya.
Apakah ini sekadar "politik pencitraan," ataukah publik memang lebih melihat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi?