Sementara itu, Kejaksaan Agung terus bekerja di bawah radar, menangani kasus-kasus besar tanpa banyak gembar-gembor.
Dalam konteks ini, pengakuan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tidak hanya harus didasarkan pada popularitas, tetapi juga hasil nyata yang berdampak langsung pada pemberantasan korupsi.
Survei Litbang Kompas mungkin menjadi alarm bagi Kejaksaan untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat, tanpa mengorbankan substansi kerja.
Sementara itu, KPK perlu membuktikan bahwa kepercayaan yang mereka dapatkan bukanlah sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari kerja nyata yang berdampak.***
Artikel Terkait
Buronan 5 Tahun KPK Paulus Tannos Akhirnya Ditangkap di Singapura, Korupsi e-KTP Terkuak Lagi
Dana CSR BI Diduga Kena korupsi, Tiga Politisi Asal Lampung di DPR RI Terancam Diperiksa KPK, Siapakah Mereka?
Kejagung dan KPK Berpacu Pulangkan Buron e-KTP Paulus Tannos dari Singapura
Korupsi e-KTP Makin Panas! Kesaksian Mengejutkan Paulus Tannos Seret Nama Puan dan Ganjar yang Diduga Terima Uang, KPK Siap Bertindak?
Tersangka Kasus e-KTP Paulus Tannos Ditahan 45 di Singapura, KPK dan Divhubinter Polri Proses Ekstradisi Segera Dimulai