UU ini mengatur status dan kewenangan khusus bagi Provinsi Jakarta.
4. UU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Mengubah ketentuan mengenai aparatur sipil negara untuk meningkatkan efektivitas birokrasi.
5. UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
Fokus pada perlindungan dan kesejahteraan ibu dan anak dalam fase awal kehidupan mereka.
6. UU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Baca Juga: Panduan Praktis untuk Kreator Konten, Simak Cara Mencairkan Saldo TikTok ke Rekening Bank
Bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem.
Apa Selanjutnya? Pembahasan RUU Berikutnya
Puan juga mengungkapkan bahwa pada tahun sidang berikutnya, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 16 RUU yang masih dalam pembicaraan tingkat I.
Ini menunjukkan komitmen DPR untuk terus bekerja dalam menyelesaikan agenda legislasi yang penting bagi masyarakat.
“DPR RI dan pemerintah harus patuh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Puan Maharani.
Baca Juga: Dunia Otomotif Makin Canggih dengan 5 Inovasi Teknologi yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna
Peran DPR dalam Fungsi Anggaran
Selain fungsi legislasi, DPR RI juga berperan penting dalam fungsi anggaran.