Sebagai BUMN yang bergerak di sistem elektronik, LEN disebut ikut mengambil peran dalam sistem perangkat digital, walau skema detil keterlibatannya belum dipublikasikan secara resmi.
Fakta menarik muncul ketika KPK memanggil Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, bukan sebagai pimpinan KAI, melainkan sebagai mantan Direktur PT LEN Industri.
Pemeriksaan ini memunculkan asumsi publik bahwa dugaan korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan pejabat lintas jabatan dan periode.
Tujuan digitalisasi SPBU adalah transparansi, namun penyelidikan korupsi yang menempel justru memunculkan ironi.
Warganet di platform X banyak melontarkan komentar sinis seperti:
“Kalau digitalisasi saja bermasalah, bagaimana nasib transformasi digital lainnya?”
“Teknologi katanya mencegah korupsi, tapi yang mengolah teknologinya juga bisa korup. Double kill.”
Pengamat kebijakan publik dari Bandung, Fajar Kurniawan, menilai bahwa digitalisasi tanpa transparansi sumber daya manusia hanya memindahkan area rawan korupsi dari fisik ke sistem digital.
“Teknologi bagus, tapi jika pengelola datanya korup, maka digitalisasi hanya mempercepat proses penyimpangan,” tegasnya.
Bandung menjadi sorotan tambahan karena PT LEN bermarkas di kota tersebut dan menjadi ikon teknologi BUMN.
Kasus ini secara psikologis sosial bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap ekosistem inovasi dan startup teknologi di wilayah Bandung Raya.
Apa Yang Dipertaruhkan? Kepercayaan Publik dan Reputasi BUMN Teknologi
Jika penyelidikan berlanjut menjadi penyidikan, maka kasus ini berpotensi menyeret lebih banyak nama.
Artikel Terkait
KPK Siapkan Kajian Khusus soal RUU Penyadapan, Publik Khawatir Efektivitas Pemberantasan Korupsi Turun
KPK Bongkar Bukti Baru, Aset Mewah Ridwan Kamil Diduga Tak Dibeli Pakai Uang Pribadi, Penyidikan Bank BJB Memanas
Putusan Praperadilan Ditolak, KPK Genjot Ekstradisi Paulus Tannos dalam Kasus Mega Korupsi KTP-el
KPK Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Bank BJB, Jejak Uang Ratusan Miliar Mulai Terkuak!
Rp53,7 Miliar dari Pemerasan RPTKA, KPK Curigai Ada Celah Aturan yang Bikin Agen TKA Punya Kekuatan Besar