Dampaknya bisa merembet terhadap reputasi sektor BUMN teknologi yang tengah didorong pemerintah untuk bersaing secara global.
Digitalisasi sistem adalah masa depan, tetapi akuntabilitas adalah fondasinya.
Tanpa governance yang jelas, digitalisasi hanya menjadi label proyek mahal tanpa manfaat maksimal ke masyarakat.
Kasus dugaan korupsi PT LEN dan digitalisasi SPBU menjadi pengingat bahwa transformasi digital membutuhkan pengawasan berlapis.
KPK kini memegang kunci untuk menjawab kegelisahan publik mengenai penggunaan anggaran digitalisasi energi nasional.
Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar kebutuhan, tetapi kewajiban agar kepercayaan terhadap proses transformasi digital tidak runtuh.***
Artikel Terkait
KPK Siapkan Kajian Khusus soal RUU Penyadapan, Publik Khawatir Efektivitas Pemberantasan Korupsi Turun
KPK Bongkar Bukti Baru, Aset Mewah Ridwan Kamil Diduga Tak Dibeli Pakai Uang Pribadi, Penyidikan Bank BJB Memanas
Putusan Praperadilan Ditolak, KPK Genjot Ekstradisi Paulus Tannos dalam Kasus Mega Korupsi KTP-el
KPK Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Bank BJB, Jejak Uang Ratusan Miliar Mulai Terkuak!
Rp53,7 Miliar dari Pemerasan RPTKA, KPK Curigai Ada Celah Aturan yang Bikin Agen TKA Punya Kekuatan Besar