Demo Buruh Kepung DPR, 9 Rute TransJakarta Dialihkan: Ini Daftar Lengkap dan Dampaknya

Kemacetan pun tak terhindarkan di area Gerbang Pemuda hingga Slipi seiring penutupan sejumlah akses jalan untuk menjaga keamanan unjuk rasa.

Polisi disiagakan untuk mengatur pergerakan kendaraan dan menutup sebagian akses menuju Gedung DPR demi mencegah penumpukan arus dari arah barat Jakarta.

Dalam orasinya, massa buruh menyerukan kenaikan upah minimum 2026 dan meminta pemerintah serta DPR untuk lebih peka terhadap kesejahteraan pekerja di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari gelombang demonstrasi buruh yang terjadi di berbagai daerah menjelang pembahasan UMP 2026 di tingkat provinsi.

Baca Juga: MKD Putuskan Sahroni Cs Tetap Jadi Anggota DPR, Publik Soroti Integritas dan Etika Parlemen

Opini publik di media sosial menunjukkan dukungan bercampur kritik, terutama terkait kebutuhan kenaikan upah yang dianggap mendesak di tengah tekanan ekonomi.

Sejumlah warganet juga menyoroti pentingnya rekayasa lalu lintas yang lebih cepat dan lebih terukur untuk meminimalkan dampak demo besar seperti ini pada layanan transportasi publik.

Pakar transportasi dari UI menilai bahwa pengalihan rute adalah langkah standar namun harus dibarengi dengan pemberitahuan real-time agar pengguna tidak terjebak kemacetan.

Ia menambahkan bahwa sistem notifikasi berbasis aplikasi TransJakarta perlu ditingkatkan agar informasi pengalihan lebih mudah diakses oleh penumpang.

Selain itu, isu kenaikan upah minimum yang memicu demo buruh hari ini diprediksi akan semakin menguat menjelang rapat penetapan UMP 2026 oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: 5 Isu Panas Politik dan Hukum Terkini, Dari Putusan MKD DPR hingga Kasus Korupsi Gubernur Riau

Pengalihan rute TransJakarta akibat demo buruh hari ini menunjukkan bahwa dampak aksi massa terhadap mobilitas warga masih sangat signifikan.

Koordinasi yang baik antara TransJakarta, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar demonstrasi besar tetap berjalan aman tanpa mengorbankan akses publik.

Untuk pengguna transportasi publik, pengecekan informasi perjalanan secara berkala menjadi langkah penting agar terhindar dari rute yang terdampak.***