Ironi Kelam Immanuel Ebenezer yang Diduga Peras Sertifikasi K3 Ketika Hidup Mati Buruh Dipertaruhkan

HUKAMANEWS - Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi buruh, justru ditarik ke dalam pusaran dugaan pemerasan.

Nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, kini terseret dalam perkara yang menyentuh urat nadi hak pekerja.

Kasus ini bukan sekadar soal uang, melainkan menyangkut hidup dan mati. Sertifikasi K3 bukan dokumen formalitas, melainkan jaminan agar pekerja bisa pulang dengan selamat setiap hari.

Fakta bahwa dugaan permainan ini dilakukan oleh mantan pejabat publik, membuat publik geram dan mempertanyakan integritas sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Baca Juga: Bukan Immanuel Ebenezer, KPK Sebut Irvian Bobby yang Layak Dapat Julukan 'Sultan' di Skandal Kemenaker

Mantan komisioner KPK, Saut Situmorang, menyebut kasus Noel sebagai “ironi kelam”.

Ia menegaskan, pejabat yang seharusnya melindungi buruh malah menjadikan keselamatan kerja sebagai komoditas dagang.

“Padahal K3 adalah garis batas antara hidup dan mati bagi jutaan pekerja. Jika benar ada pungli dalam proses ini, maka kita sedang menyaksikan pelecehan terhadap hak dasar buruh, hak untuk pulang dengan selamat,” ujar Saut dalam pernyataannya, Minggu, 24 Agustus 2025.

Menurut Saut, modus pemerasan ini dilakukan dengan menekan perusahaan agar membayar sejumlah uang demi kelancaran sertifikasi.

Situasi tersebut bukan hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berpotensi mengorbankan keselamatan para pekerja yang bergantung pada standar K3.

Saut mengingatkan, dugaan keterlibatan Noel bisa dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Baca Juga: Ayah Arya Daru Minta Prabowo Turun Tangan Ungkap Misteri Kematian Diplomat Muda

Namun, baginya persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar ancaman pidana.

“Berapa banyak sertifikasi yang selama ini berjalan di bawah tekanan? Berapa banyak perusahaan yang terpaksa ‘membayar’ agar bisa beroperasi? Dan berapa banyak nyawa buruh yang dipertaruhkan karena sistem yang korup?” kata Saut.

Kemarahan publik pun mencuat di berbagai ruang diskusi, termasuk media sosial. Banyak netizen menilai praktik semacam ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tapi juga merusak fondasi perlindungan tenaga kerja di Indonesia.