Skandal NCD Bodong, Tito Sulistio dan Hary Tanoe Dituding Kongkalikong, Reputasi BEI dan CMNP Terancam

Dalam gugatan perdata yang diajukan PT CMNP, Hary Tanoe diduga menyerahkan dokumen NCD yang tidak sah dan palsu, yang membuat perusahaan tidak bisa mencairkan dana tersebut.

Akibatnya, CMNP mengeklaim mengalami kerugian lebih dari Rp103 triliun, sekaligus meminta sita jaminan atas aset milik Hary Tanoe untuk menjamin pembayaran ganti rugi.

Tito Sulistio dan Hary Tanoe masing-masing tercatat sebagai Tergugat I, sementara PT Bhakti Investama Tbk (sekarang MNC Group) menjadi Tergugat II.

Bagi dunia keuangan, angka ini bukan sekadar sensasi.

Jika benar terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal keuangan korporasi terbesar di Indonesia, mengingat nilai kerugian yang bahkan menyaingi beberapa kasus perbankan besar di masa lalu.

Baca Juga: Heboh Selisih Rp683 Triliun di Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina, DPR Tanya Kejagung: Kok Bisa dari Rp968 Triliun Jadi Rp285 Triliun?

Bagi publik pasar modal, nama Tito Sulistio tentu bukan asing. Sebagai mantan Dirut BEI, reputasinya semestinya mencerminkan integritas dan kepercayaan investor.

Namun dengan munculnya kembali kasus lama ini, sejumlah pengamat menilai, kepercayaan terhadap tata kelola di pasar modal bisa kembali terguncang.

“Ini bukan hanya soal individu, tapi soal simbol kepercayaan investor. Kalau mantan pejabat BEI terseret kasus seperti ini, publik bisa ragu dengan mekanisme pengawasan pasar modal kita,” ujar seorang analis pasar modal yang enggan disebut namanya saat dihubungi secara terpisah.

Di sisi lain, CMNP yang dikenal sebagai operator jalan tol besar juga turut terseret ke dalam pusaran kontroversi.

Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini memang sedang menjadi sorotan karena isu perpanjangan konsesi dan audit pengelolaan.

Kasus ini bisa memperburuk citra publik terhadap manajemen CMNP yang tengah berupaya membangun kembali kepercayaan investor.

Baca Juga: Surya Paloh Ngaku Dapat ‘Vitamin’ dari Menhan Sjafrie, Sinyal Politik Baru di Balik Silaturahmi Hangat?

Di media sosial, publik menunjukkan reaksi beragam. Beberapa netizen menyoroti hubungan lama antara tokoh-tokoh bisnis besar dan dunia politik, sementara yang lain mempertanyakan lemahnya sistem audit dan pengawasan internal di perusahaan besar.

“Kalau kasus sebesar ini bisa lolos di level komisaris dan direksi, berarti governance kita masih lemah,” tulis salah satu pengguna di platform X (Twitter).