4. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri):
- Akhmad Wiyagus
5. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua:
- Mathius Fakhiri – Aryoko
6. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):
- Kepala Dewan Komisioner: Anggito Abimanyu
- Wakil Kepala Dewan Komisioner: Farid Azhar Nasution
- Anggota Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank: Doddy Zulverdi
- Anggota Bidang Program Penjaminan Polis:
- Ferdinan Dwikoraja Purba -(Ex Officio dari Kemenkeu)-
- Suminto -(Ex Officio dari Bank Indonesia)
Baca Juga: Kemenag Kena Sorot! Pejabat Jateng Diperiksa KPK Gara-gara Kuota Haji Diduga Dijual Mahal
Publik Sambut Hangat, tapi Soroti Kinerja
Respons publik di media sosial menunjukkan beragam pandangan. Banyak yang menyambut positif langkah Prabowo karena dianggap cepat mengisi jabatan strategis, namun ada pula yang menekankan pentingnya transparansi dan hasil nyata dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Tagar #KabinetPrabowo dan #PapuaBangkit sempat masuk trending di X (Twitter), menandakan perhatian besar publik terhadap arah kebijakan baru pemerintahan.
“Semoga yang dilantik bukan cuma simbol, tapi benar-benar kerja untuk rakyat, terutama di Papua,” tulis akun @AriPapua di X.
Pelantikan hari ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah merapikan pondasi birokrasi nasional dengan menempatkan figur-figur yang dianggap berpengalaman dan memahami tantangan daerah.
Dalam konteks politik dan pembangunan, langkah ini bisa menjadi modal penting bagi pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kepercayaan publik.
Namun, seperti yang diingatkan sejumlah pengamat, evaluasi publik akan sangat ditentukan oleh kinerja nyata, bukan sekadar seremonial pelantikan.***
Artikel Terkait
Di Balik Tangis Keluarga, Tim DVI Polda Jatim Berjuang Identifikasi 17 Santri Al Khoziny
DVI Polda Jatim Berhasil Identifikasi 17 Jenazah Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
Terkuak! Modus Baru Korupsi Kuota Haji, Ratusan Travel Diduga Ikut Main Akomodasi Jemaah Lewat Asosiasi
Kok Bisa Travel Tak Berizin Kirim Jemaah ke Tanah Suci? KPK Sebut Ratusan Biro Ilegal Bisa ‘Nyalip’ yang Resmi
KPK Periksa Kabiro Humas Kemnaker, Dalami Dugaan Aliran Uang Pemerasan Sertifikasi K3