Dirjen Pajak Pecat 26 Pegawai, Proses 13 Lainnya: Bimo Wijayanto Tegaskan Bersih-Bersih Tanpa Pandang Bulu

HUKAMANEWS – Upaya reformasi dan pembersihan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali digencarkan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, menegaskan langkah tegasnya untuk menjaga integritas lembaga dengan memecat 26 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dan memproses 13 orang lainnya yang masih dalam tahap pemeriksaan.

Langkah tegas ini, kata Bimo, menjadi bagian dari komitmen dirinya sejak menjabat pada akhir Mei 2025 untuk memastikan DJP bersih dari oknum tak berintegritas.

Baca Juga: Bangunan Ponpes Al Khoziny Runtuh! Kapolda Jatim: Penyebab Belum CDicari, Utamakan Selamatkan Korban

“Kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, dan hari ini di meja saya ada tambahan 13 kasus baru yang sedang diproses,” ujar Bimo saat peluncuran Piagam Wajib Pajak (Taxpayer’s Charter) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10/2025).

Bimo menegaskan, tidak ada toleransi terhadap praktik kecurangan sekecil apa pun.

“Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat,” tegasnya.

Komitmen Reformasi: Membangun Kepercayaan dari Nol

Sejak lama, kepercayaan publik terhadap institusi pajak menjadi tantangan utama. Kasus-kasus korupsi yang menyeret pegawai pajak sebelumnya membuat citra lembaga ini tercoreng.

Namun, Bimo bertekad untuk mengubah hal itu melalui pendekatan transparansi dan tanggung jawab.

Baca Juga: Dana Rp200 Triliun Masuk ke 5 Bank BUMN, Kemenkeu Awasi Ketat dengan Wajibkan Lapor Tiap Bulan, Bakal Dorong Ekonomi?

“Handphone saya terbuka untuk siapa pun yang ingin menjadi whistleblower. Saya jamin keamanan identitasnya,” ungkapnya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan DJP untuk membuka saluran pengaduan langsung dari masyarakat, sekaligus memperkuat budaya antigratifikasi di internal lembaga.

Menurutnya, kepercayaan adalah modal sosial paling berharga dalam sistem perpajakan modern.

Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela wajib pajak sulit terbentuk, dan negara akan kehilangan efektivitas dalam pengumpulan penerimaan.