DPR Kawal Isu Lingkungan Mulai dari Sampah, Limbah, hingga Perdagangan Karbon Jadi Fokus 2026

HUKAMANEWS – Komisi XII DPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat agenda lingkungan nasional, mulai dari pengelolaan sampah, pengendalian limbah, hingga perdagangan karbon yang kini menjadi sorotan global.

Masalah lingkungan tersebut dianggap bukan hanya soal teknis, tetapi menyentuh keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era perubahan iklim.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, di Gedung DPR Senayan, Kamis (4/9/2025), DPR menegaskan bahwa fokus lingkungan harus mendapat perhatian serius dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2026.

Wakil Ketua Komisi XII, Sugeng Suparwoto, menilai isu prioritas seperti polusi udara, plastik sekali pakai, perubahan iklim, hingga perdagangan karbon tidak boleh sekadar jargon, melainkan diwujudkan lewat program nyata yang berdampak langsung ke masyarakat.

Baca Juga: Fenomena Blood Moon 7–8 September 2025, Langit Indonesia Jadi Panggung Kosmik Merah Membara

Rp 1,39 Triliun untuk Agenda Lingkungan 2026

Sugeng menyebut DPR akan mengawal ketat alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2026 yang naik menjadi Rp 1,39 triliun, atau meningkat 29,31% dibanding 2025.

Tambahan Rp 195 miliar diharapkan bisa memperkuat program strategis, mulai dari pengelolaan sampah, penegakan hukum atas pencemaran limbah, hingga mendorong perdagangan karbon yang kini jadi perhatian global.

“Komisi XII akan memastikan dana ini benar-benar digunakan untuk hal-hal fundamental, bukan sekadar program seremonial. Indonesia harus bisa membuktikan kiprahnya dalam diplomasi iklim internasional,” tegas Sugeng.

Realisasi Anggaran 2025 dan Capaian PNBP

Dalam rapat itu, Menteri Hanif Faisol menyampaikan laporan terkait penggunaan anggaran tahun 2025.

Baca Juga: Hemat Energi, Gaya Hidup Islami, Ibu Jadi Garda Terdepan Penjaga Bumi

Hingga 2 September, serapan anggaran telah mencapai Rp 710 miliar atau 66,22% dari pagu Rp 1,079 triliun, dengan target hampir 100% terserap hingga akhir tahun.

Tak hanya itu, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melampaui target. Hingga awal September, KLH mencatat PNBP Rp 287,77 miliar, atau 306,82% dari target APBN.

Kementerian optimistis target PNBP 2025 bisa menembus Rp 500 miliar berkat program berbasis lingkungan, seperti perizinan, jasa ekosistem, hingga perdagangan karbon.