Aspirasi Mahasiswa Diterima di Istana, Benarkah Pemerintah Siap Buka Pintu Kritik Lebih Lebar?

HUKAMANEWS – Para perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus menilai pertemuan mereka dengan pemerintah di Istana Negara sebagai ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat iklim demokrasi di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (4/9/2025) malam itu dipandang sebagai langkah awal komunikasi yang lebih terbuka antara mahasiswa dan pemerintah.

Dialog ini menghadirkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Mahasiswa menyebut kesempatan berbicara langsung di jantung pemerintahan menjadi pengalaman penting dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Baca Juga: KPPU dan Dekopin Jawa Tengah Kaji Regulasi Koperasi Merah Putih, Jangan Sampai Masyarakat Kena Dampak Persaingan Usaha

Dari sisi pemerintah, sikap terbuka dalam menampung kritik mahasiswa dianggap sebagai sinyal positif.

Sementara dari sisi mahasiswa, pertemuan ini diyakini bisa menjadi pijakan untuk memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan sekaligus pengawal demokrasi.

Aspirasi Mahasiswa dan Respon Pemerintah

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyebut undangan silaturahmi tersebut sebagai bukti keterbukaan pemerintah.

Menurutnya, Menteri Sekretaris Negara memberikan jawaban positif yang segera diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Presiden sebenarnya ingin menemui kami, tapi karena ada acara Maulid di Istiqlal, jadi diwakilkan oleh Mensesneg. Namun aspirasi kami sudah ditampung dengan baik,” ujar Pasha.

Baca Juga: Besok Deadline 17+8, Mahasiswa dan Akademisi Undip Keluarkan Seruan Damai Nyalakan Api Demokrasi

Kaleb Otniel Aritonang, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, menilai pemerintah cukup responsif dan berkomitmen untuk mengakomodasi suara mahasiswa.

Senada, Phalosa dari Universitas Yarsi menegaskan mahasiswa akan terus mengawal janji tersebut.

“Apapun tuntutannya, kami sampaikan langsung ke eksekutif. Namun masyarakat dan mahasiswa tetap harus mengawalnya agar tidak berhenti di meja rapat saja,” ucap Phalosa.