Presiden Prabowo Bongkar Akal-Akalan Tantiem BUMN, Komisaris Rapat Sebulan Sekali Bisa Kantongi Rp 40 Miliar

HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya resmi menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN yang merugi.

Langkah ini disebut sebagai upaya menghentikan praktik akal-akalan yang selama ini merugikan keuangan negara dan menggerus kepercayaan publik.

Prabowo bahkan menyebut dirinya menemukan kasus mencengangkan, di mana seorang komisaris hanya rapat sebulan sekali namun bisa menerima bonus hingga Rp 40 miliar per tahun.

Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Penyampaian Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8).

Baca Juga: Setnov Keluar dari Sukamiskin tapi Wajib Lapor hingga 2029, Masih Ada Ruang Balik ke Panggung?

Di hadapan anggota DPR dan pejabat negara, Prabowo tidak segan menyebut praktik tantiem sebagai bentuk manipulasi yang dibungkus dengan istilah asing agar tidak mudah dipahami masyarakat.

“Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” ucap Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, pemberian tantiem di BUMN kerap tidak masuk akal. Sejumlah komisaris bahkan mendapat bonus besar meski kontribusi dan kinerja perusahaan tidak sebanding.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! Kalau untung, harus benar-benar untung, jangan untung akal-akalan,” tegasnya.

Baca Juga: SBY, Jokowi, Prabowo Kompak di Istana, Megawati Pilih Absen, Luhut Binsar: kekompakan itu menjadi kunci

Prabowo menambahkan, jika ada direksi atau komisaris yang keberatan dengan kebijakan ini, maka lebih baik segera mengundurkan diri.

Selain memangkas tantiem, pemerintah juga akan membatasi jumlah komisaris di BUMN. Menurut Prabowo, terlalu banyak komisaris justru membebani perusahaan, apalagi ketika perusahaan tersebut merugi.

“Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima,” ungkapnya.

Kebijakan ini sekaligus menjadi perintah langsung kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk merapikan tata kelola BUMN.

Baca Juga: Kronologi Kebakaran Blora, Sumur Minyak Ilegal Meledak Tewaskan 1 Warga dan 4 Kritis