Presiden Prabowo Bongkar Akal-Akalan Tantiem BUMN, Komisaris Rapat Sebulan Sekali Bisa Kantongi Rp 40 Miliar

photo author
- Senin, 18 Agustus 2025 | 09:00 WIB
Prabowo Subianto sampaikan pidato APBN 2026 di DPR (HukamaNews.com / Sekretariat Kabinet)
Prabowo Subianto sampaikan pidato APBN 2026 di DPR (HukamaNews.com / Sekretariat Kabinet)

Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah uang negara harus digunakan secara efektif, bukan untuk belanja yang tidak jelas manfaatnya.

“Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas,” kata Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa belanja negara harus berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan perbaikan layanan publik.

Kebijakan pemangkasan tantiem dan komisaris BUMN ini dipandang publik sebagai langkah berani yang jarang disentuh presiden sebelumnya.

Baca Juga: Peserta Upacara HUT Kemerdekaan RI Sampai Prabowo Ikut Bergoyang Semua Gara-gara Lagu Tabole Bale

Beberapa pengamat menilai, kebijakan tersebut bisa menjadi sinyal kuat bahwa era “jatah jabatan” di BUMN perlahan akan berakhir.

Di media sosial, sejumlah netizen menyambut positif keputusan Prabowo. Mereka menilai sudah saatnya BUMN benar-benar dijalankan secara profesional, bukan sebagai tempat berbagi posisi dan keuntungan untuk segelintir orang.

“Kalau benar-benar konsisten, BUMN bisa jadi motor ekonomi rakyat, bukan sarang bancakan,” tulis seorang pengguna X.

Meski begitu, tantangan masih ada. Tidak sedikit pihak yang memprediksi perlawanan akan muncul dari kelompok yang selama ini menikmati sistem lama.

Baca Juga: Di saat Uang Rakyat Tersambung ke NIK dan Terpantau Pajak, Dua Negara Ini Malah Bagikan Kupon Rp 9 Juta dan Uang Gratis di Perayaan HUT Kemerdekaan

Langkah Prabowo menghapus tantiem dan memangkas jumlah komisaris dipandang sebagai gebrakan awal dalam membenahi BUMN.

Namun, konsistensi penerapan dan pengawasan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak sekadar retorika politik.

Publik kini menunggu, apakah reformasi BUMN di era Prabowo benar-benar mampu menjadikan perusahaan negara lebih sehat, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Sumber: Sekretariat Kabinet RI

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X