Beras Oplosan Makin Gila Sistem Bulog Ternyata Gampang Dibobol, Indef Desak Pemerintah Digitalisasi Distribusi CBP

HUKAMANEWS - Kamu mungkin sudah mendengar tentang praktik curang yang mencampur beras murah dengan label premium. Tapi yang terbaru lebih mencengangkan: beras kualitas rendah dioplos dan dijual sebagai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Bulog.

Situasi ini bukan cuma bikin resah, tapi juga menunjukkan betapa rapuhnya sistem distribusi pangan kita.

Parahnya lagi, beras SPHP seharusnya jadi instrumen penting pemerintah untuk menahan laju inflasi dan menekan harga di tengah krisis ekonomi.

Ketika produk seperti itu dipalsukan, dampaknya bisa langsung menghantam daya beli rakyat kecil.

Baca Juga: Nadiem Disorot! KPK Ajak Kejagung dan Polri Bongkar Borok Proyek Digitalisasi Pendidikan Senilai Rp1,9 Triliun

Merebaknya kembali kasus beras oplosan mendorong banyak pihak menuntut perombakan sistem secara menyeluruh.

Salah satunya datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang menyebut saatnya pemerintah tidak lagi mengandalkan metode lama seperti razia, tetapi harus membangun sistem distribusi pangan yang cerdas dan transparan.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufiqurrahman, pemerintah perlu mendigitalisasi seluruh rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Caranya, dengan sistem pelacakan berbasis QR code atau barcode yang dapat diakses publik, sistem audit berkala untuk mitra Bulog, serta pembentukan daftar hitam terhadap pelaku curang.

Ia juga menekankan bahwa tanpa sanksi tegas seperti pencabutan izin tetap dan hukuman finansial yang berat, praktik pengoplosan akan terus berulang dengan skema berbeda.

Baca Juga: Beras Rp6.000 Disulap Jadi Rp13.000! Modus Busuk Ini Bikin Warga Miskin Gigit Jari, Siapa Dalang Di Balik Oplosan SPHP Ini?

"Praktik ini mengganggu efektivitas kebijakan pangan dan menciptakan distorsi di pasar," ujar Rizal saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Tak cuma itu, ia menyebut pengoplosan beras bisa merusak stabilitas sosial karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dalam jangka panjang, dampaknya bisa memperlebar jurang antara kebijakan di atas kertas dan kenyataan di lapangan.

Rizal juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi di lapisan akhir dan tidak adanya sistem tracking yang memadai sebagai penyebab utama kenapa praktik semacam ini masih terus terjadi.