Food Station Terseret Dugaan Beras Oplosan, DPRD DKI Desak Audit dan Siapkan Panggilan untuk Direksi!

HUKAMANEWS - Ibu Kota digemparkan oleh dugaan praktik pengoplosan beras yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD milik DKI Jakarta.

Kasus ini mencuat setelah Satgas Pangan Polri menerima laporan dari Kementerian Pertanian mengenai indikasi beras yang telah dicampur atau dimanipulasi oleh beberapa produsen besar, termasuk Food Station.

Tak hanya mencoreng citra BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dugaan ini juga memunculkan pertanyaan besar soal integritas distribusi pangan di ibu kota.

Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pemerintah daerah agar isu ini tak berlarut dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Baca Juga: Hasto Bongkar Kejanggalan Tuntutan 7 Tahun Penjara, Ada Apa di Balik Sikap Jaksa yang Berubah Drastis?

Pasalnya, beras merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga dugaan manipulasi ini berpotensi menimbulkan kegelisahan di tengah situasi ekonomi yang masih berjuang pulih.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, langsung angkat suara menyikapi temuan ini.

Ia mendesak Pemprov DKI segera menyediakan kanal pengaduan yang ramah akses, supaya masyarakat dapat ikut terlibat dalam pengawasan.

Menurutnya, pelibatan publik sangat penting sebagai bagian dari sistem kontrol yang lebih transparan.

"Pemprov perlu membuka kanal pengaduan secara terbuka dan transparan, agar warga bisa berkontribusi dalam pengawasan distribusi pangan," ujar Rio dalam keterangan resminya, Jumat, 18 Juli 2025.

Baca Juga: HP Laptop OLED di Bawah 15 Juta? HP OmniBook X Flip 16 Ternyata Unggul di Sisi yang Nggak Kamu Duga!

Lebih jauh, Rio juga mendesak agar dilakukan audit internal dan eksternal terhadap manajemen Food Station.

Langkah ini dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan Jakarta.

Ia memastikan Komisi B siap memanggil jajaran direksi Food Station untuk memberikan klarifikasi setelah hasil audit keluar.

"Sampai hari ini kami masih menunggu hasil investigasi yang sedang berjalan. Tapi kami siap menggelar rapat kapan saja jika dibutuhkan," tegasnya.