Beras Rp6.000 Disulap Jadi Rp13.000! Modus Busuk Ini Bikin Warga Miskin Gigit Jari, Siapa Dalang Di Balik Oplosan SPHP Ini?

HUKAMANEWS - Kasus manipulasi beras bersubsidi kembali jadi sorotan. Kali ini, bukan hanya beras premium oplosan yang mencuat, tapi juga beras kualitas rendah yang secara sengaja diubah kemasannya menjadi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog.

Praktik curang ini bukan sekadar merugikan konsumen, tapi juga mencoreng program bantuan pangan yang digadang-gadang pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.

Pakar ekonomi dari CORE (Centre of Reform on Economics), Eliza Mardian, menyebut praktik ini mengganggu efektivitas program intervensi sosial negara.

Menurutnya, ketika beras SPHP yang seharusnya berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin malah dipalsukan, maka sasaran bantuan menjadi kabur.

Baca Juga: Bukan Cuma Laptop Chromebook, Dugaan Korupsi Proyek Google Cloud Era Nadiem Makarim, Kini Siap Meledak di Tangan Kejagung

Kamu bisa bayangkan, keluarga yang seharusnya mendapatkan subsidi justru terpaksa membeli beras lebih mahal karena akses ke SPHP yang asli tertutup akibat ulah pelaku nakal.

Dalam kasus terbaru di Riau, seorang pelaku berinisial R diduga membeli beras reject seharga Rp6.000 per kilogram, lalu mengemas ulang sebagai SPHP dan menjualnya dengan harga Rp13.000 per kilogram.

Padahal, SPHP adalah program pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah lewat distribusi beras murah dengan standar mutu yang layak.

Tapi karena ulah pelaku, tujuan mulia ini berubah jadi celah bisnis curang.

CORE menegaskan, kejadian seperti ini bisa memperluas kerentanan ekonomi karena subsidi yang salah sasaran membuat pemerintah gagal memberikan perlindungan sosial yang semestinya.

Baca Juga: Geger Penemuan Jasad Perempuan di Dalam Tong Besar Ditemukan Pemancing di Aliran Sungai Cisadane

Eliza menjelaskan bahwa kualitas beras SPHP jelas lebih tinggi dari beras reject.

Jadi, ketika beras berkualitas buruk dioplos dan dijual sebagai SPHP, konsumen pun dirugikan dua kali—dari segi harga maupun mutu.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, CORE menyarankan agar penyaluran SPHP dilakukan langsung melalui jalur resmi yang berbasis komunitas seperti koperasi atau operasi pasar keliling.

Dengan begitu, distribusinya lebih tepat sasaran dan mengurangi peluang penyelewengan.