Jaksa Bilang Tuntutan Belum Siap, Sidang Darmawati Kasus Judol Kominfo Mendadak Ditunda Lagi!

Jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya bisa sangat berat.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan kompleksitas jaringan yang terlibat dalam industri ilegal judi online yang terus menyusup ke ranah-ranah formal, termasuk kementerian.

Empat klaster dalam perkara ini memperjelas struktur jaringan tersebut.

Klaster pertama terdiri dari pihak koordinator, termasuk Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.

Klaster kedua melibatkan mantan pegawai Kemkominfo.

Baca Juga: Sidang Vonis Dekat, Hotman Paris Ditegur Keras Tim Hukum Tom Lembong soal Impor Gula: Fokus Klienmu, Bukan Cari Panggung!

Beberapa nama yang disebut antara lain Denden Imadudin Soleh, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, hingga Reyga Radika.

Klaster ketiga merupakan agen lapangan situs judol, dengan daftar terdakwa seperti Muchlis, Helmi Fernando, hingga Bennihardi.

Sementara klaster keempat mencakup pihak-pihak yang dijerat dengan TPPU, yakni Darmawati dan Adriana Angela Brigita.

Menariknya, dalam surat dakwaan sebelumnya, nama Budi Arie Setiadi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, juga sempat disebut.

Ia merupakan mantan Menteri Kominfo, dan penyebutan namanya sempat memicu perdebatan di ruang publik meskipun keterlibatannya belum terbukti secara hukum.

Baca Juga: Penyaluran BSU 2025 Masih Berlangsung, Cek Cara Dapat Rp600 Ribu Tanpa Kena Tipu!

Kasus Darmawati dan klaster judi online ini jadi semacam refleksi betapa luas dan rapihnya jaringan kejahatan digital bisa masuk hingga ke tubuh pemerintahan.

Apalagi, belakangan ini juga mencuat temuan bahwa sebagian penerima bantuan sosial (bansos) diketahui bermain judi online.

Hal ini bahkan membuat Menteri Sosial mengancam akan mencoret nama-nama penerima bansos yang kedapatan bermain judol.