7 Tahun Nunggu Rumah Tak Datang, Kini Menteri PKP Ultimatum Lippo: Uang Konsumen Harus Kembali!

Kasus ini melibatkan petinggi Lippo Group dan pejabat daerah, termasuk Bupati Bekasi saat itu.

Konsumen pun menjadi korban utama dari ambisi yang dibangun di atas landasan yang rapuh.

Banyak yang telah melunasi pembayaran, tapi tak kunjung menerima unit.

Mereka hanya bisa menunggu sambil terus berharap ada itikad baik dari pihak pengembang.

Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis dan finansial yang berat, terutama bagi pembeli dari kalangan menengah.

Baca Juga: Nama Besar Terseret Kasus, Bank bjb Akhirnya Buka Suara Soal Kredit Jumbo ke Sritex, Ini Fakta di Baliknya

Hingga kini, sudah lebih dari 100 orang menyampaikan aduan resmi ke Kementerian PKP melalui kanal BENAR-PKP.

Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp26,8 miliar.

Cerita mereka mirip: mulai dari janji serah terima yang molor bertahun-tahun, hingga bangunan yang belum berdiri meski pembayaran sudah lunas.

Salah satu korban, Yosafat, mengaku sudah melunasi sejak 2017 namun tak kunjung mendapatkan unitnya.

Ada pula Reny, yang sudah membayar Rp188 juta dan belum melihat adanya progres pembangunan.

Konsumen lain, Erna, menyebut bahwa jadwal serah terima terus diundur tanpa kepastian.

Baca Juga: Dibongkar di Sidang! Uang Rp400 Juta Mengalir ke Saeful Bahri, Disebut dari Hasto Kristiyanto untuk 'Urusan Khusus'

Menjawab kondisi ini, Maruarar Sirait mengambil langkah nyata.

Ia memanggil manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan memfasilitasi pertemuan langsung antara korban dan keluarga Riady, selaku petinggi Lippo Group.