HUKAMANEWS - Pada Jumat, 28 Juni 2024, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas di Istana Negara untuk menanggapi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga penting untuk membahas serangan siber yang telah mengganggu PDN sejak 20 Juni 2024.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, "Ya terkait kemarin lah (serangan siber PDN), yang pasti akan melakukan evaluasi."
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah ini dan akan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diambil.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasona Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko.
Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk segera mengaudit tata kelola PDN.
Yusuf menyatakan, "Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Tata kelolanya sama finansialnya. Secepatnya, the sooner the better. Ikan sepat ikan gabus, (makin cepat makin bagus)."
Meskipun belum ada kepastian kapan audit akan selesai, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keamanan data nasional.
Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian menghindari wartawan usai rapat.
Mereka sempat bertemu Jokowi di Istana Negara melalui pintu depan dan kemudian keluar dari pintu VIP atau dikenal dengan pintu Bali.
"Ya tunggu dulu ya. Ini baru mulai rapat. Pasti nanti kasih keterangan," kata Budi Arie kepada jurnalis sebelum rapat dimulai.
PDN Sementara 2 yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN mengalami peretasan sejak 20 Juni 2024.
Artikel Terkait
Lagi Trending, X Terancam Blokir di Indonesia! Kominfo Gercep Hapus Konten Dewasa, Bye-bye Twitter Lama, Apa Kata Netizen?
Serangan Ransomware Lockbit 3.0 Lumpuhkan Pusat Data Nasional, BSSN dan Kominfo Langsung Gercep!
Pembobolan PDN Merugikan Kedaulatan Negara, Legislator Serukan Tindakan Tegas
Imigrasi Blak-blakan Ungkap Kominfo Abai Soal Backup Data, BSSN Soroti Kekurangan Tata Kelola
Soal Peretasan PDN, Kominfo Seharuhnya Kolaborasi dengan Telkom Sigma dalam Backup dan Keamanan Data