Para kritikus menilai bahwa kebijakan ini hanya menambah beban finansial bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup.
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama dari Fraksi PKS menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap golongan kelas menengah yang mungkin sudah memiliki rumah namun tetap diwajibkan untuk mengikuti program ini.
Lebih jauh lagi, Suryadi menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan komprehensif, yang tidak hanya memperhitungkan golongan ekonomi tertentu.
Baca Juga: Ketua PSI Batam Dibekuk Polisi Terkait Kasus Narkoba, Simak Fakta-fakta yang Menggemparkan!
Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Tapera perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, terutama Generasi Z yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa.
Di sisi lain, peningkatan daya beli dan penyesuaian keterampilan dengan tuntutan pasar kerja juga menjadi aspek penting dalam memperjuangkan kesejahteraan Generasi Z.
Perlu adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan diri dan keterampilan yang relevan.
Dengan mendengarkan suara masyarakat, khususnya Generasi Z, dan mengambil langkah-langkah yang bijak, Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengakomodasi kebutuhan nyata dari berbagai lapisan masyarakat.
Ini bukan hanya tentang memiliki rumah, tapi juga tentang membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih cerah bagi Generasi Z dan generasi-generasi yang akan datang.***
Artikel Terkait
Kritik Buruh terhadap Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Tapera, Beban Baru di Tengah Upah yang Stagnan
Polemik Tapera, Iuran 3 Persen Gaji Dinilai Bebani Pekerja, Pemerintah Didesak Tinjau Ulang Kebijakan di Tengah Ekonomi Lesu
Apa Itu Tapera? Bukan Cuma di Indonesia, 7 Negara Ini Juga Menerapkan Hal yang Sama Lho!
Tapera Diwajibkan Bagi Semua Pekerja, Termasuk yang Sudah Memiliki Rumah
PP Tapera 2024, Solusi atau Beban Baru Bagi Rakyat?