Bupati Labuhanbatu Sekaligus Ketua DPD Nasdem Labuhanbatu Diciduk KPK! OTT Perdana di Tahun 2024, Dugaan Suap Pengadaan Barang

HUKAMANEWS –Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Labuanbatu, menjadi salah satu yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/1/2024).

Pada Jumat (12/1/2024), sekitar pukul 09.12 WIB, Erik tiba di Gedung Merah Putih KPK, menandai awal dari serangkaian proses hukum yang akan dihadapinya.

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyebutkan bahwa Erik tidak sendirian. Ada empat orang lain yang identitasnya masih belum dikonfirmasi.

Baca Juga: Pelunasan Ongkos Haji Telah Dibuka! Cek Rincian Biaya Haji Terbaru 2024 di Masing-Masing Embarkasi

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa OTT perdana KPK di tahun 2024 ini berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan penyelenggara negara.

Tim KPK telah berhasil mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang, dan barang bukti lainnya.

Saat ini, para pihak yang diamankan masih dalam tahap pemeriksaan oleh KPK. Status hukum mereka akan diumumkan dalam konferensi pers yang akan diadakan setelah proses pemeriksaan selesai.

Baca Juga: WOW! Hasil Kunjungan ke Filipina, Jokowi Teken Kontrak Jumbo, 2 BUMN Ini Kebagian Proyek Triliunan Rupiah

Sebelumnya, KPK berhasil menjaring lebih dari 10 orang dalam OTT di Labuhanbatu, Sumatera Utara. Salah satunya orang yang tertangkap dalam OTT KPK tersebut yakni Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga. OTT ini diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Empat orang lainnya, termasuk M (Plt Kadis Kesehatan Pemkab Labuhanbatu), R (anggota DPRD Labuhanbatu), K (pengusaha), dan T (penjaga rumah).

Nawawi Pomolango, Ketua sementara KPK, menyebutkan bahwa selain dari pengadaan barang dan jasa, mereka juga tengah menyelidiki aspek lain terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: 51 Tahun PDI Perjuangan: Elektabiltas Merosot hingga ‘Kehilangan’ Jokowi, Masihkah Jadi Partai Wong Cilik?

"Kita belum tahu pasti PBJ (pengadaan barang dan jasa) mengenai apa. Cuma salah satunya ada bupatinya juga," kata Nawawi.

Nawawi menyerukan kepada publik untuk bersabar menunggu informasi lebih lanjut, mengingat KPK masih dalam proses penelusuran yang lebih mendalam terkait OTT tersebut.