Membumikan Iman untuk Menyelamatkan Bumi, Eco Bhinneka dan GreenFaith Gelar Diseminasi Hasil Advokasi Lintas Agama untuk Mengelola Risiko Lingkungan

HUKAMANEWS GreenFaith - Dalam menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata, Eco Bhinneka Muhammadiyah bersama GreenFaith Indonesia, dengan dukungan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), menggelar diseminasi hasil kerja advokasi lintas iman di Jakarta. Ini menjadi momentum bersejarah dalam membangun gerakan kolektif lintas agama demi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Bertempat di Gedung PP Muhammadiyah, acara yang dihelat pada Kamis 20 Maret 2025 ini mempertemukan tokoh agama, aktivis lingkungan, perwakilan kedutaan besar, organisasi lintas agama, tokoh muda, hingga penyandang disabilitas. Kehadiran mereka menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menanggulangi krisis lingkungan yang kian mendesak.

Dalam sambutannya, Prof. Syafiq A. Mughni, MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengingatkan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ia menyoroti kebiasaan boros, terutama selama Ramadan, di mana limbah makanan meningkat hingga 20 persen.

“Kita harus menghidupkan kembali spirit Green Ramadan. Kesalehan tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari kepedulian kita terhadap lingkungan,” tegasnya.

Ari F. Adipratomo, Low Carbon Policy and Programme Advisor dari British Embassy Jakarta, juga mengapresiasi inisiatif ini. Menurutnya, kolaborasi lintas agama memiliki kekuatan luar biasa dalam mempercepat transisi energi berkelanjutan.

Jejak Advokasi dan Rekomendasi

Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, memaparkan hasil advokasi yang telah dijalankan sejak Januari hingga Maret 2025 di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Sawahlunto, Pekanbaru, dan Ambon. Ia menekankan bahwa agama harus menjadi kekuatan moral dalam memperjuangkan keadilan lingkungan.

“Kami telah menyelesaikan serangkaian kerja advokasi di Jakarta, Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Ambon (Maluku), dan melalui platform online. Melalui kerja ini, kami ingin melihat bagaimana keterlibatan lintas agama dan kepercayaan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim,” ujarnya. 

Hening menekankan bahwa agama memiliki peran sentral dalam menggerakkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan. “Agama menjadi penjaga moral dalam melestarikan, mengelola, dan memuliakan lingkungan dengan tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini diambil dari ayat-ayat dalam kitab suci,” jelasnya. 

Dari hasil advokasi tersebut, dirumuskan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dan organisasi keagamaan, antara lain: (1) Evaluasi kebijakan yang berdampak negatif terhadap lingkungan; (2) Penguatan regulasi berbasis keberlanjutan; (3) Dukungan pendanaan untuk program lingkungan berbasis komunitas; dan (4) Strategi komunikasi yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.

Pada kesempatan yang sama, Pendeta Jhon Victor Kainama dari Gereja Protestan Maluku (GPM) berbagi kisah perjuangan gereja dalam mendampingi masyarakat terdampak eksploitasi tambang di NTT.

“Kami tidak hanya berdoa di dalam gereja, tetapi juga turun langsung membantu masyarakat yang kehilangan tanah dan sumber air akibat tambang,” ujarnya.

Putu Ardana, tokoh adat Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, Bali, juga menegaskan pentingnya mempertahankan hutan suci dari ekspansi industri.