Puasa Energi di Ramadan, Muhammadiyah dan Greenfaith Dorong Transisi Energi Berkeadilan

HUKAMANEWS Greenfaith - Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi momentum refleksi atas gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Isu energi bersih kini menjadi sorotan, terutama dalam praktik ibadah selama bulan suci.

Muhammadiyah bersama Greenfaith Indonesia dan MOSAIC mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan transisi energi berkeadilan, menjadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan. Bagaimana caranya?

Inilah yang dibahas dalam diskusi bertajuk Cahaya Ramadan: Menjalani Ibadah Energi dengan Energi Berkelanjutan.

Baca Juga: KPK Endus Aliran Dana Korupsi Mbak Ita, Belum Mengarah

Diskusi yang berlangsung di Jakarta ini menghadirkan berbagai tokoh penting yang membahas pentingnya transisi energi dalam perspektif Islam.

Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Agus S. Djamil, menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah.

"Sudah saatnya kita mewujudkan kemandirian energi. Kita masih terlalu bergantung pada impor, padahal negeri ini kaya dengan energi air, panas bumi, laut, matahari, hingga angin," ungkapnya.

Dalam pembahasan tersebut, Agus juga mengingatkan bahwa pengelolaan energi harus mempertimbangkan biaya rendah serta pengembalian investasi yang optimal.

Baca Juga: Sosok Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, Pernah Terseret Vonis 5 Tahun Penjara, dan Tahu Aliran Dana BI Rp100 Miliar yang Diselewengkan

Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), energi panas bumi, dan energi laut menjadi solusi jangka panjang yang perlu didukung semua pihak.

Salah satu hasil dari acara ini adalah peluncuran Buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan. Buku ini bukan sekadar teori, melainkan hasil diskusi inklusif yang melibatkan masyarakat terdampak.

Qaem Aulassyahied dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yang juga menjadi salah satu penulis buku tersebut, menyoroti ketimpangan ekonomi dalam kepemilikan dan pemanfaatan energi.

"Keserakahan dan kejahatan struktural dapat merusak sistem energi. Kita harus memastikan energi dikelola untuk kesejahteraan bersama," tegasnya.

Baca Juga: Simak Saat KPK Buka Lika Liku Mbak Ita Lakukan Praktek Korupsi di Kota Semarang