Menguak Berbagai Modus Kejahatan di Pasar Bursa Karbon dan Langkah Pencegahan

Pengembangan Regulasi dan Penegakan Hukum
Pemerintah perlu mengatur perdagangan karbon secara tegas, termasuk menetapkan mekanisme pengawasan yang kuat serta menindak pelanggaran dengan serius.

Klarifikasi Fungsi Antar Lembaga
Kejelasan fungsi antara kementerian dan lembaga (K/L) dalam perizinan proyek karbon, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Baca Juga: Diancam Bakal Dibunuh oleh Wakil Presidennya Sendiri Sara Duterte, Presiden Marcos Jr Tak Akan Biarkan Politik Kotor Hancurkan Negaranya

Peningkatan Kapasitas SDM
Aparat terkait perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani kejahatan karbon.

Kerja Sama Internasional
Indonesia perlu mengintensifkan kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk dengan Interpol, untuk mengatasi kejahatan karbon lintas negara.

Baca Juga: Apple Panik! Gelontorkan Rp1,5 Triliun Demi Bikin iPhone 16 Kembali Dijual di Indonesia, Strategi Baru atau Akal-akalan?

Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan dan regulasi. Dengan mengembangkan strategi pencegahan berbasis pengalaman global, serta memanfaatkan kerja sama internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar karbon sekaligus melindungi integritas ekosistem ini.

Kesadaran akan bahaya kejahatan karbon menjadi langkah awal untuk menciptakan pasar karbon yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Otta menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat internasional sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman ini.

"Saatnya Indonesia bergerak cepat untuk membangun sistem yang kokoh," pungkasnya.***