Sri Mulyani mengatakan, "Kami cukup mendapatkan tekanan dari sisi pendapatan negara karena beberapa hal, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak jadi dipungut dan dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara.”
Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya Rp 2.076,9 triliun.
Angka ini lebih rendah Rp 112,4 triliun dibanding target pada APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun.
Baca Juga: 250 Warga Kebon Pala Jatinegara Dievakuasi Akibat Luapan Sungai Ciliwung
Penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan naik dari target APBN sebesar Rp 301,6 triliun menjadi Rp 310,4 triliun.
Namun penerimaan perpajakan 2025 tetap diproyeksikan turun Rp 103,6 triliun, dari Rp 2.490,9 triliun menjadi Rp 2.387,3 triliun.
Karena itu, meski terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran lebih dari Rp 300 triliun di banyak kementerian dan lembaga negara, penerimaan negara yang berkurang membuat defisit tetap besar.
Menurut Sri Mulyani, ada beberapa penyebab penurunan ini, seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang turun, dividen BUMN yang sekarang langsung masuk ke Badan Pengelola Investasi Danantara, dan penerapan PPN yang terbatas hanya untuk barang mewah.
Lho, katanya efisiensi, kok belanjanya malah nambah?
Walaupun ada efisiensi, belanja pemerintah pusat justru meningkat.
Soalnya ada program-program andalan pemerintah yang butuh dana gede, kayak makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan penguatan ketahanan pangan.
Hingga akhir tahun, belanja negara diperkirakan sebesar Rp 3.527 triliun (Belanja pemerintah pusat Rp 2.663 triliun dan transfer ke daerah Rp 864,1 triliun).
Untuk membiayai defisit APBN, Sri Mulyani meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SAL) sebanyak Rp 85,6 triliun.
Meski demikian, kenaikan defisit anggaran tetap akan ditutup sebagian besar dengan penerbitan surat utang negara, baik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) domestik maupun global.
Dan langsung di-ACC DPR.