Ancaman PHK Massal 7000 Buruh Panasonic Indonesia, KSPI Bongkar Fakta yang Bikin Pemerintah Nggak Bisa Diam Saja!

Perusahaan memastikan bahwa operasional di Indonesia masih berjalan seperti biasa, dan hingga saat ini tidak terdampak oleh kebijakan PHK global.

Hal ini diamini oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, yang menyebut bahwa pabrik Panasonic di Tanah Air bahkan menjadi salah satu basis ekspor penting ke lebih dari 80 negara.

Menurut Febri, performa industri elektronik Indonesia, khususnya Panasonic, masih sangat kompetitif dan belum menunjukkan indikasi pengurangan tenaga kerja.

Ketua Serikat Pekerja Panasonic Gobel Group, Djoko Wahyudi, juga menegaskan bahwa tidak ada rencana PHK di lingkungan mereka.

Baca Juga: Sejumlah SPBU Kompak Turunkan Harga BBM per 5 Mei 2025, Ini Rinciannya

Ia menyatakan bahwa kegiatan operasional perusahaan sejauh ini tetap berlangsung normal, tanpa adanya perubahan signifikan dalam jumlah tenaga kerja.

Meski begitu, KSPI tetap meminta semua pihak untuk tidak lengah.

Menurut Iqbal, dinamika bisnis global dapat berubah dengan cepat, dan sangat mungkin keputusan korporat di luar negeri pada akhirnya berdampak ke Indonesia jika tidak diantisipasi secara serius.

Untuk itu, penting agar proses komunikasi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah terus dijaga dan diperkuat.

Tujuannya jelas: mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti pemangkasan tenaga kerja tanpa dasar yang kuat atau tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Baca Juga: Indikasi Gangguan Listrik Bawah Laut, Jadi Penyebab Bali Gelap, Kerugiannya Cukup Signifikan

Pemerintah juga diharapkan bisa bersikap lebih proaktif, bukan sekadar reaktif saat masalah sudah terjadi.

Dalam kondisi global yang makin fluktuatif, buruh membutuhkan jaminan perlindungan, bukan hanya pernyataan normatif.

Transparansi menjadi kunci, apalagi dalam proses restrukturisasi besar seperti yang dilakukan Panasonic Holdings.

Kejadian ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengkaji kembali kesiapan regulasi ketenagakerjaan Indonesia dalam merespons kebijakan perusahaan multinasional.