Ancaman PHK Massal 7000 Buruh Panasonic Indonesia, KSPI Bongkar Fakta yang Bikin Pemerintah Nggak Bisa Diam Saja!

photo author
- Selasa, 13 Mei 2025 | 12:30 WIB
Ancaman PHK buruh Panasonic bikin resah, KSPI minta pemerintah turun tangan lindungi pekerja dari kebijakan global. (HukamaNews.com / Panasonic)
Ancaman PHK buruh Panasonic bikin resah, KSPI minta pemerintah turun tangan lindungi pekerja dari kebijakan global. (HukamaNews.com / Panasonic)

HUKAMANEWS - Ribuan buruh Panasonic di Indonesia kini diliputi kekhawatiran.

Kabar rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh induk perusahaan, Panasonic Holdings, membuat banyak pekerja cemas akan nasib mereka.

Perusahaan asal Jepang itu mengumumkan akan memangkas sekitar 10.000 karyawan secara global, sebagai bagian dari strategi restrukturisasi demi efisiensi bisnis.

Walaupun belum ada pernyataan resmi terkait PHK di Indonesia, sinyal ancaman itu sudah cukup membuat para buruh bersiaga.

Terlebih lagi, Indonesia memiliki sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic yang tersebar di tujuh pabrik, mulai dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Pasuruan, hingga Batam.

Baca Juga: Masuk ke Pasar Senen Kok Sepi, Padahal Harga Kebutuhan Pokok Sudah Turun Lho

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dengan tegas menyerukan agar pemerintah segera turun tangan.

Menurutnya, meskipun belum ada pemangkasan tenaga kerja secara resmi di Indonesia, dampak dari keputusan global ini bisa saja menjalar dan menyasar buruh kontrak maupun outsourcing.

Iqbal menekankan pentingnya langkah antisipatif, karena dalam situasi seperti ini, ketidakpastian sangat rentan dimanfaatkan untuk melakukan PHK sepihak.

KSPI bersama Partai Buruh bahkan telah mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera membuka ruang dialog bersama pihak Panasonic dan perwakilan serikat pekerja.

Langkah ini diperlukan guna menjaga transparansi dalam proses efisiensi dan memastikan tidak ada buruh yang dikorbankan demi target bisnis perusahaan induk.

Baca Juga: Cermati Efek Perang Tarif Impor, KPPU Dorong Sinergi Pemerintah Melakukan Antisipasi Praktek Monopoli Harga

Tak hanya itu, keterlibatan pemerintah daerah di wilayah pabrik Panasonic juga dianggap krusial.

Mereka diminta untuk aktif memantau kondisi dan menjaga agar hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah dinamika industri global.

Di sisi lain, pernyataan dari pihak Panasonic Indonesia sedikit meredakan kecemasan publik.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Jiebon

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X