Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
"Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
"Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat," sambung Puan.
Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Resmikan Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral
"Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tambah cucu Bung Karno tersebut.
Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga.
Sebab hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.
"Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar," ucap Puan.
Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.
"Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," urai dia.
Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.
"Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Puan.***
Artikel Terkait
Menkeu Sri Mulyani Umumkan Realisasi APBN 2023 Alami Defisit Rp 347,6 Triliun
Menkeu Sri Mulyani Sebut APBN 2023 Ahead The Curve, Capaian yang Luar Biasa Masuki Tahun 2024
Debat Capres Bikin Heboh! Pertanyaan 'offside' Tentang Perkotaan, APBN, dan APBD jadi Sorotan, Cek Analisisnya di Sini!
Wakil Ketua KPK: Kalau Mau Fair Stiker di Bansos Jangan Cuma Paslon Tertentu, Harus 3 Paslon dan Itu Dana APBN
Peran Forum di MK dalam Merawat Nalar Publik Terkait APBN, Sri Mulyani Menegaskan Pentingnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Jokowi Lengser Aguan Bongkar Tipuan Jokowi, Tak Ada Ratusan Investor Bangun IKN, Respon Netizen Bukannya Aguan Dapat Cuan Gede dari APBN?