Debat Capres Bikin Heboh! Pertanyaan 'offside' Tentang Perkotaan, APBN, dan APBD jadi Sorotan, Cek Analisisnya di Sini!

HUKAMA NEWS - Debat capres selalu menjadi ajang penting untuk mendengarkan visi dan rencana calon pemimpin negara.

Namun, debat terbaru menunjukkan ketidakpahaman panelis tentang pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah terkait permasalahan perkotaan.

Fokus debat pada tiga topik utama: transportasi publik, sampah, dan kawasan umum.

Baca Juga: Tragedi Tabrakan Kereta Api di Cicalengka Bandung Makan Korban, Inilah Identitas 4 Awak KAI yang Tewas

Dilansir HukamaNews.com dari Youtube Kompas TV, Pertanyaan krusial dilontarkan kepada Cak Imin tentang penyediaan instrumen fiskal (APBN) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Meskipun nampak relevan, pertanyaan ini sebenarnya "offside" karena tidak memahami substansi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Setiap daerah di Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi basis pembiayaan untuk menanggulangi permasalahan di wilayahnya.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Kapolda Metro Jaya Merotasi Jajaran. Cek Daftar Mutasi Terbaru dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat

Transportasi publik, sampah, dan kawasan umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, pertanyaan terkait penyediaan instrumen fiskal (APBN) tidaklah tepat.

2. Keterbatasan Keuangan Daerah

Realitasnya, keuangan daerah tidak selalu mencukupi untuk menangani permasalahan yang kompleks.

Sebagai contoh, Jakarta sebagai kota megapolitan membutuhkan transportasi publik massal untuk mengatasi kemacetan.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Kapolda Metro Jaya Merotasi Jajaran. Cek Daftar Mutasi Terbaru dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat

Pemerintah pusat dan APBN dapat memberikan bantuan pembiayaan, seperti yang terjadi pada proyek MRT Jakarta yang mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang.

3. Pertanyaan "Offside" Panelis

Pertanyaan panelis terkesan tidak memahami peran pemerintah pusat dan daerah.

Tanggung jawab terkait transportasi publik lintas provinsi dan proyek infrastruktur nasional merupakan domain pemerintah pusat, sementara permasalahan di dalam kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca Juga: PT KAI Evakuasi Rangkaian Kereta Turangga dan Commuterline di Lokasi Kecelakaan Cicalengka Bandung

4. Buruknya Kualitas Debat

Pertanyaan yang tidak sesuai dengan substansi tanggung jawab pemerintah memicu perdebatan yang salah arah.

KPU sebagai penyelenggara debat seharusnya mampu menilai pertanyaan yang tidak relevan atau tidak memahami konsep pemisahan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

5. Perlunya Pemahaman yang Lebih Baik

Kesalahan dalam pertanyaan panelis menciptakan atmosfer debat yang tidak produktif.

Baca Juga: Kecelakaan Kereta Api di Cicalengka 4 Petugas Gugur, 22 Penumpang Luka-Luka dan Dilarikan ke Rumah Sakit

Pemahaman yang lebih baik tentang pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk memastikan debat capres mencerminkan wawasan yang jelas dan solusi yang tepat.