Kebijakan hilirisasi industri ini bisa didapat mulai dari meningkatnya nilai tambah, meningkatnya perekonomian, meningkatnya penerimaan Negara, mensubstitusi barang impor, membuka peluang investasi industri dalam skala besar, menghasilkan devisa Negara, hingga menyerap banyak sekali lapangan pekejaan.
Kebijakan Hilirisasi adalah proses transformasi ekonomi yang bekerlanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tinggi, melompat ke struktur ekonomi yang lebih kompleks. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan salah satu alat fiskal (fiscal tool) untuk menciptakan nilai tambah mineral, meningkatkan penerimaan Negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan rakyat.
Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel dan melindungi sumber daya alam Indonesia yang terbatas.
Tak salah bila kemudian kebijakan hilirisasi ini membuat banyak pihak ketakutan sehingga berusaha melawan kebijakan pemerintah tersebut dengan berbagai cara. Bahkan ekspor bijih nikel mentah masih dilakukan oleh kelompok tertentu dengan secara diam-diam.
Perkara ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel tiba-tiba menguap, sebenarnya mudah bagi Negara untuk mengusut siapa saja yang bermain dan siapa aktor yang berani sekali melawan kebijakan Presiden tentang Hilirisasi.
Baca Juga: 7 Alasan yang Buat Anda Tak Pernah Kaya Menurut Pebisnis Ulung Deddy Corbuzier
Kelompok seperti ini yang terang-terangan melawan kebijakan Hilirisasi Negara harusnya ditindak, karena kegiatan ekspor nikel mentah sangat merugikan Negara.
Siapa sesungguhnya yang bermain? Banyak pihak, termasuk para pengusaha tambang Indonesia, sudah mengetahui Aktor yang seringkali melawan kebijakan Negara.
Masalah pun menjadi runyam ketika kepentingan bisnis telah merambah dunia politik, yang memanas jelang Pilpres 2024. Belakangan tersiar kabar ada mantan pejabat Indonesia yang melobi Amerika untuk memenangkan paslon tertentu dengan iming-iming akan membatalkan kebijakan hilirisasi yang telah dicanangkan Pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: 45 Pati Polri Naik Pangkat, Ada 1 Polwan Pecah Bintang! Siapa Dia?
Seiring dengan itu, kampanye hitam terhadap Jokowi dan keluarganya kian menjadi-jadi. Hujatan dan narasi kebencian terhadap Jokowi dan keluarganya mengalir deras di media sosial hingga aksi-aksi unjuk rasa.
Bahkan hujatan juga datang dari beberapa kampus dan melabeli Jokowi sebutan yang tak sepantasnya diberikan kepada seorang kepala negara yang selama ini telah banyak melakukan gebrakan besar, menerobos dinding birokrasi, menyemai bibit-bibit harapan untuk Indonesia Emas.
Lagi-lagi, karena rakyat tidak paham dengan permainan pat gulipat dengan kekuatan modal maha dahsyat di antara pengusaha hitam dan oknum elite di belakang layar ini, sehingga mereka dengan mudah terhasut provokasi para tokoh yang pandai bermulut manis dan menjual narasi hebat dibalut untaian kata-kata.