Putusan MK tentang batasan usia capres dan Cawapres yang baru saja diumumkan tampaknya tidak menguntungkan bagi koalisi PDI Perjuangan.
Di sisi lain, isu Gibran menjadi cawapres Prabowo membuat partai besutan Megawati ini ketakutan jika kepemimpinan nasional tidak lagi dimenangkan oleh kader PDIP. Karena, berdasarkan kalkulasi politik, posisi Gibran dapat merobohkan target perolehan kursi PDIP di legislative.
Namun, isu terbesar saat ini adalah usulan untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ada desakan dari relawan, namun berbagai pihak lain menolaknya.
Baca Juga: Jarang Disadari, 5 Kebiasaan ini Tingkatkan Risiko Stroke, Tak Hanya Merokok dan Mager
Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai peran Jokowi di balik layar, apakah dia sedang memanuverkan anaknya untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan?
Diketahui bersama, beberapa waktu lalu, Kaesang Pangarep mendadak didaulat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) walaupun baru tiga hari menerima kartu anggota.
Keputusan anak bungsu Presiden Jokowi yang tiba-tiba bersedia menjadi Ketua Umum PSI tidak mungkin tanpa tujuan politik tertentu. Sehingga tak salah bila rumor beredar bahwa Jokowi saat ini adalah pemilik PSI.
Baca Juga: Rasa Penasaran Puan Maharani dan Misteri Dukungan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Cawapres Ideal
Di sisi lain, keterlibatan Gibran dalam pertarungan politik tingkat tinggi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah dia sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo? Nama-nama lain seperti Erick Thohir atau Airlangga Hartarto sebenarnya tampak lebih sesuai untuk posisi tersebut.
Pemilu yang akan datang tentu saja bukan hanya soal nama-nama yang muncul, melainkan integritas, kejujuran, dan kapasitas para pemimpinnya. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, pengalaman, dan komitmen yang kuat pada penegakan hukum.
Untuk memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju perlu strategi cermat. Dengan dukungan dari partai-partai besar seperti Golkar dan anggota koalisi lain, mereka perlu memanfaatkan teknologi informasi dengan peran industri media yang baik, sistem di atas untuk memastikan kejujuran dalam penghitungan suara.
Masyarakat juga perlu cerdas mencermati perkembangan situasi politik nasional, dan tidak boleh terjebak propaganda elite dan membiarkan kepentingan nasional ditentukan oleh segelintir orang yang tidak memiliki rekam jejak yang baik.
Sebagai penutup, kita harus memahami bahwa pemilihan pemimpin bukan hanya soal popularitas, tetapi lebih pada kemampuan dan integritas.