UU TNI dan Bahaya Delegitimasi Kekuasaan: Lampu Kuning untuk Pemerintahan Prabowo

Prabowo harus berhati-hati dalam membaca situasi ini. Jangan sampai kebijakan yang terlihat kecil justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan politiknya. Orang-orang di sekelilingnya, terutama yang berada di sektor intelijen dan keamanan, harus cakap dan loyal. Salah strategi bisa membuat citranya jatuh lebih cepat dari yang dibayangkan.

Ke depan, Prabowo harus lebih cerdik dalam mengelola isu ini. Beberapa langkah yang bisa ia lakukan antara lain: pertama, mengevaluasi kembali UU TNI. Jika memang ada celah yang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi, lebih baik dilakukan revisi .

Kedua, mendekat ke rakyat: Model kepemimpinan harus lebih membumi. Memeluk mereka dengan cinta dan melindungi hak-hak rakyat yang seringkali dipermainkan oleh oknum-oknum yang serakah. Jangan hanya sibuk dalam rapat dan euforia kepemimpinan, tetapi juga harus turun langsung merasakan aspirasi rakyat.

Ketiga, menjaga komunikasi politik yang baik. Jangan sampai orang-orang terdekatnya justru menjadi beban polilik. misalnya, beberapa kader Geindera harus lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Keempat, menjaga jarak dari oligarki yang bermain dua kaki: Banyak pengusaha besar yang saat ini merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Prabowo. Mereka takut kebijakan Prabowo menggangu kepentingan bisnis para pejabat yang telah lama berkolaborasi dengan para pengusaha hitam. Hal Ini bisa menjadi faktor yang membuatnya dijegal dan adanya upaya pembusukan di lintas lembaga untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bagaimana Prabowo mengelola dinamika politik ini. Jika mampu bertindak cerdik dan tegas, maka ia bisa keluar dari jebakan delegitimasi dan membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan sekadar perpanjangan dari rezim sebelumnya. Namun, jika lengah, maka skenario kegagalan bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang diduga.*