Kasus Pagar Laut Tangerang, Penegakan Hukum Harus Berbasis Fakta, Bukan Asumsi Ceroboh

Dengan demikian, secara yuridis, tanah di bawah air memang dapat disertifikatkan. Proses hukum dalam kasus pagar laut harus mengikuti kerangka regulasi ini, bukan didasarkan pada asumsi semata. Kejaksaan harus bekerja secara profesional dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Jika ada pelanggaran hukum, buktikan dengan fakta, bukan dengan dugaan yang mengada-ada yang justru merugikan banyak pihak.

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Penanganan kasus ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Program Investasi Nasional bisa terganggu jika para pejabat yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan yang gegabah dan tidak berdasarkan hukum akan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto harus peka terhadap situasi ini. Jangan sampai ada sekelompok elite dengan logika bolong dan agenda politik tersembunyi melakukan pembusukan terhadap pemerintahan yang seharusnya bersih dan jujur. Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan adalah kunci utama untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa merugikan kepentingan nasional.

Baca Juga: Di Tengah Ancaman Prabowo Bakal Singkirkan Menteri yang Tak Berpihak ke Rakyat, Kini Tuntutan Pecat Bahlil Makin Kencang

Kasus pagar laut Tangerang adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN harus belajar dari prinsip dasar: kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Namun, kebenaran juga tidak boleh disampaikan dengan cara yang ceroboh dan arogan. Negara ini butuh penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional, bukan yang dipenuhi dengan asumsi dan kepentingan politik.

Sudah saatnya penegakan hukum di Indonesia berpegang teguh pada prinsip keadilan, bukan asumsi atau kepentingan politik. Jika hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan, maka masyarakat akan mendapat edukasi yang baik, dan kepercayaan terhadap institusi negara pun akan meningkat. Jangan biarkan hukum menjadi alat kepentingan, karena keadilan harus ditegakkan untuk semua, tanpa kecuali.***