Hasto, KPK, dan Megawati: Drama Politik PDIP yang Memicu Kontroversi

Perlu dicatat banyak juga kader dari partai lain yang terjerat kasus korupsi. Termasuk didalamnya adalah Johnny G Plate (Nasdem), Idrus Marham (Golkar), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan), dan Jero Wacik (Demokrat). 

Namun, sikap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto, patut dicontoh. Prabowo tidak pernah mencampuri urusan hukum anak buahnya meski mereka tersandung kasus korupsi. Berbeda dengan Megawati, Prabowo menyerahkan sepenuhnya kasus rasuah tersebut kepada KPK dan tak mau cawe-cawe alias intervensi. 

Mengapa Megawati Begitu Membela Hasto? 

Pertanyaan besar yang muncul di publik adalah: mengapa Megawati begitu mati-matian membela Hasto? Tentu saja sikap ini menimbulkan spekulasi adanya kepentingan pribadi atau politik yang lebih besar di baliknya.

 Baca Juga: Penjualan iPhone di China Ambruk, Inovasi Minim Jadi Biang Kerok, Apple Terancam Kalah Bersaing?

Dalam pidatonya, Megawati juga menuduh bahwa hukum di Indonesia saat ini sedang “dijungkirbalikkan.” Ia mempertanyakan keabsahan proses hukum yang dilakukan terhadap kader partainya dan menyiratkan adanya politisasi hukum untuk melemahkan PDIP. 

Megawati sebelumnya juga pernah mengeluarkan pernyataan keras terkait ancamannya jika Hasto ditangkap oleh KPK. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis" pada Kamis (12/12/2024). 

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," tegas Megawati dalam acara tersebut.

 Baca Juga: Elon Musk Pastikan Amerika Serikat Menuju Gerbang Kebangkrutan, Usai LA Kebakaran dan Biayai Perang Genosida Israel

Tak salah bila pernyataan tersebut mengundang kritik tajam karena dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Megawati, sebagai tokoh yang berperan dalam pembentukan KPK, seharusnya mendukung kinerja lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, alih-alih memperkeruh situasi dan menimbulkan kesan bahwa PDIP berusaha melindungi kadernya dari jeratan hukum dengan cara apa pun. 

Menanggapi kritik Megawati, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa KPK bekerja berdasarkan laporan masyarakat dan alat bukti yang cukup. Ia menegaskan bahwa semua kasus, baik yang melibatkan nilai kecil maupun besar, akan diproses dengan prosedur yang sama. Asep juga menekankan bahwa upaya KPK untuk mengungkap kasus Hasto adalah bagian dari tugas mereka untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Politik Arogan atau Negarawan? 

Sikap defensif Megawati terhadap kader partainya yang diduga terlibat korupsi dan kini sedang menjalani proses hukum di KPK tentu sangat disayangkan. Sebagai seorang negarawan, Megawati seharusnya menjadi teladan dalam mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Ia seharusnya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. 

Jika Megawati terus mempertahankan sikapnya, maka tidak hanya citranya yang akan tergerus, tetapi juga kepercayaan publik terhadap PDIP sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan transparansi.