Pilkada 2024: Mimpi Indonesia Maju di Tengah Ironi Penegakan Hukum

HUKAMANEWS – Suhu politik jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 kian menghangat. Partai-partai politik dengan berbagai dinamikanya telah mendaftarkan jagoan mereka untuk berkontestasi di momen lima tahunan ini. Namun, di balik gegap gempita ini, terselip pertanyaan mendasar: apakah semua ini benar-benar berarti bagi rakyat? Apakah pesta pora politik ini membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat, atau hanya menjadi panggung bagi segelintir elite yang berkuasa? 

Dr. Pieter C Zulkifli, SH., MH., pengamat hukum dan politik, mengulas lebih dalam tentang tantangan dan harapan di balik Pilkada Serentak 2024 ini. Dalam pandangannya, Pilkada 2024 bukan hanya soal memilih pemimpin daerah, tetapi juga merupakan cermin dari kondisi hukum dan keadilan di Indonesia.

***

PILKADA Serentak 2024 kian mendekat, menghadirkan pesta demokrasi yang dirayakan dengan gegap gempita di seluruh penjuru Indonesia. Namun, di tengah hiruk-pikuk ini, terselip pertanyaan mendasar: apakah semua ini benar-benar berarti bagi rakyat? Apakah pesta pora politik ini membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat, atau justru sekadar panggung bagi segelintir elite yang berkuasa? Kenyataannya, tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, semua itu hanya akan menjadi ritual kosong tanpa makna.

Baca Juga: Siti Fadilah Supari Sebut Dibalik Majunya Dharma Pongrekun di Ajang Pilkada DKI 2024, Biar Warga Jakarta Gak Dibohongi Asing Lewat Wolbachia 

Bagi sebagian besar rakyat, hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan, terasa seperti mata dua. Tebang pilih pemandangan menjadi biasa, sementara keadilan seringkali menjadi korban kepentingan segelintir kelompok. Pendidikan dan kesehatan, dua hak dasar manusia, masih jauh dari jangkauan. Ratusan ribu nyawa melayang setiap tahunnya akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Ironisnya, mereka yang paling menderita adalah mereka yang paling lemah: kaum miskin.

Bagi pengusaha, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi negara, justru kerap kali dihadapkan pada berbagai kendala birokrasi yang berbelit-belit. Alih-alih didukung untuk menciptakan lapangan kerja baru, mereka malah diperas dan diintimidasi oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju jika kondisi seperti ini dibiarkan berlangsung tanpa ada keberanian dari pemimpin negara untuk menindak dan membersihkan para "penjajah" bangsa sendiri? 

Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, kita diingatkan kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Mereka membayangkan Indonesia yang adil dan makmur, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Namun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa cita-cita itu masih jauh dari terwujud.

 Baca Juga: Menguak Misteri 57 Ton Emas Milik Soekarno di Swiss, Fakta Sejarah yang Terlupakan

Menyambut era emas Indonesia, kita tidak boleh hanya terjebak dalam euforia angka. Lebih dari sekedar merayakan ulang tahun kemerdekaan, kita harus terus berupaya mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya: kemerdekaan dari ketidakadilan, kemerdekaan dari kemiskinan, dan kemerdekaan dari segala bentuk cinta. 

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kini berada di persimpangan jalan sejarah. Di pundaknya, tertancap harapan besar rakyat untuk perubahan. Rakyat menantikan kepemimpinan yang tegas, berani, dan berintegritas. Kepemimpinan yang mampu membongkar praktik-praktik korupsi dan kolusi, serta menegakkan hukum secara adil. 

Dr. Pieter C Zulkifli, SH. MH.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membawa bangsa ini keluar dari kehancuran dan menuju masa depan yang lebih cerah.

Baca Juga: Rumah Bersih tapi Jadi Sarang Kecoak? Ternyata 5 Hal ini Penyebabnya!