Ia menegaskan tidak ada satu rupiah pun dana tersebut yang diterima Nadiem secara pribadi.
Dodi mengklaim pihaknya memiliki dokumentasi korporasi lengkap yang menunjukkan bahwa nama Nadiem tidak tercatat sebagai penerima manfaat langsung dari transaksi tersebut.
Ia juga menyatakan tidak ditemukan indikasi bahwa dana tersebut digunakan untuk memperkaya pihak tertentu melalui kebijakan di kementerian.
Konteks IPO dan Tata Kelola Perusahaan
Dalam dunia bisnis, restrukturisasi keuangan menjelang IPO merupakan prosedur umum untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal.
Transaksi internal seperti pemindahan dana antaranak usaha sering dilakukan untuk merapikan laporan keuangan konsolidasi.
Menurut Dodi, langkah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pada 2021 berada dalam konteks tersebut dan tidak memiliki kaitan dengan kebijakan pendidikan nasional.
Ia menilai pengaitan langsung transaksi korporasi dengan kebijakan publik tanpa memahami konteks bisnis berpotensi menyesatkan.
Klaim Penurunan Kekayaan Nadiem
Salah satu poin yang disorot tim kuasa hukum adalah data kekayaan Nadiem selama menjabat menteri.
Dodi menyebut kekayaan Nadiem justru mengalami penurunan signifikan hingga 51 persen.
Fakta ini, menurutnya, dapat diverifikasi melalui laporan resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Ia menilai sulit untuk menyimpulkan adanya keuntungan pribadi jika secara faktual kekayaan pejabat justru menurun selama masa jabatan.