- Peran Inspektorat Kota Bandung.
- Digitalisasi administrasi dan layanan publik.
- Evaluasi ulang seluruh SOP layanan.
Langkah ini bukan hanya respons terhadap situasi terkini, tetapi bagian dari agenda reformasi jangka panjang untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di masa depan.
Penguatan tersebut dianggap penting oleh sejumlah pemerhati tata kelola.
Akademisi pemerintahan dari Unpad, misalnya, menyebut bahwa kasus ini menjadi momentum Pemkot Bandung untuk menegaskan keseriusan dalam agenda antikorupsi tingkat daerah.
Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Administrasi Dipastikan Tidak Terganggu
Untuk meredam kekhawatiran warga, Farhan menegaskan semua layanan dasar berjalan normal.
"Tugas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Langkah-langkah mitigasi telah disiapkan agar dinamika yang terjadi tidak mempengaruhi pelayanan di lapangan," ujarnya.
Koordinasi harian yang dipimpin Sekretaris Daerah diklaim diperkuat untuk menjaga ritme kerja aparatur. Pemkot juga meningkatkan komunikasi dengan Pemprov Jabar, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum demi memastikan stabilitas pemerintahan tetap terkendali.
Kejari Bandung Tetapkan Dua Pejabat Kota sebagai Tersangka
Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan:
- M Erwin, Wakil Wali Kota Bandung
- Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung