Wakil Wali Kota Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Farhan Pastikan Bandung Aman Pemerintahan Tetap Normal

keduanya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2025.

Pengumuman ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Irfan Wibowo, pada 10 Desember—bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025.

Irfan menyebut peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik memperoleh setidaknya dua alat bukti sah, sehingga kasus naik ke tahap penyidikan khusus.

Hingga kini Erwin belum ditahan, namun proses pendalaman kasus disebut terus berjalan dan kemungkinan akan meluas ke pihak lain yang dinilai terkait.

Baca Juga: Puluhan Korban Tewas di Kantor Terra Drone, Ini Pernyataan Resmi Induk Perusahaan yang Picu Gelombang Tanya Publik

Respons Publik dan Penguatan Integritas Menjadi Fokus Selanjutnya

Publik Bandung menunjukkan beragam respons mengenai perkembangan kasus ini.

Sejumlah warga menilai langkah Kejari sebagai upaya penting untuk memperbaiki tata kelola dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Sementara sebagian lainnya khawatir proses hukum dapat mengganggu operasional pemerintahan, meski Pemkot sudah menegaskan sebaliknya.

Situasi ini menjadi ujian integritas bagi pejabat daerah, sekaligus dorongan untuk memperkuat budaya transparansi, terutama dalam pengelolaan proyek dan anggaran publik menjelang tahun politik 2027.

Kasus hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung menjadi momentum penting bagi Kota Bandung untuk menunjukkan komitmen pemerintahan yang bersih dan responsif.

Baca Juga: Waw! Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan, Penyelidikan Masih Meluas

Farhan menegaskan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh dan sejumlah langkah mitigasi telah dipersiapkan untuk menjaga stabilitas di tingkat birokrasi.

Bagi masyarakat, perkembangan kasus ini menjadi tren penting untuk dicermati, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Pemkot Bandung memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan, sistem pengawasan diperkuat, dan integritas tetap menjadi komitmen utama.***