HUKAMANEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi pusat perhatian publik setelah menyatakan ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pernyataan keras itu langsung memicu diskusi luas, terutama karena Bea Cukai selama ini menjadi sorotan akibat berbagai temuan pelanggaran, dari praktik under-invoicing hingga penyelundupan barang ilegal.
Pernyataan Menkeu Purbaya ini ikut menghidupkan kembali perdebatan mengenai efektivitas pengawasan kepabeanan di Indonesia yang terus dinilai jauh dari ideal.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik untuk transparansi, ancaman tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat reformasi di institusi yang kerap dikritik itu.
Baca Juga: Bukan Lagi dari Nusakambangan, Hakim Perintahkan Ammar Zoni Hadir Secara Fisik di Sidang Pekan Depan
Menkeu Purbaya menegaskan, langkah agresif semacam ini dilakukan sebagai shock therapy agar jajaran Bea Cukai “bangun” dan memperbaiki kinerja yang sudah lama dinilai lemah.
Keyword: Menkeu, Bea Cukai, reformasi kepabeanan, kinerja DJBC.
Menkeu Purbaya: Kinerja Bea Cukai Buruk, Perlu Guncangan Serius
Dalam pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta (27/11/2025), Menkeu Purbaya tidak menutupi bahwa ancaman pembekuan Bea Cukai sengaja dilontarkan sebagai “pemantik” reformasi internal.
Menurutnya, publik sudah terlanjur memiliki persepsi negatif terhadap lembaga tersebut akibat rangkaian kasus yang berulang.
Menkeu Purbaya menyoroti beberapa masalah utama, di antaranya:
- Praktik under-invoicing dalam ekspor, ketika nilai transaksi dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya.
- Masuknya barang ilegal dari luar negeri tanpa terdeteksi di pintu-pintu perbatasan.
- Dugaan permainan oknum di lapangan yang berulang kali menjadi keluhan pelaku usaha dan masyarakat.
Baca Juga: 2 Siklon Menjauh tapi Ancaman Hujan Ekstrem Masih Mengintai Aceh–Sumut–Sumbar
Ia menyebut semua persoalan itu sebagai indikator bahwa sistem pengawasan Bea Cukai belum berjalan optimal meski berbagai modernisasi sudah diterapkan.