Pieter menjelaskan status bandara khusus memang memungkinkan sebuah perusahaan mengelola fasilitas bandara untuk kepentingannya sendiri. Namun, hal itu tidak menghapus kewajiban negara untuk menempatkan unsur pengawasan sesuai kebutuhan operasional.
“Privat itu bukan berarti bebas dari negara. Otoritas bandara, aparat pertahanan, hingga unsur imigrasi harus bisa masuk kapan pun. Itu prinsip hukum penerbangan,” jelasnya.
Ia menilai ketidakhadiran petugas negara di area bandara menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan, terutama terkait pergerakan logistik dan mobilitas tenaga asing.
Di tengah meningkatnya kritik publik, Pieter menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas, bukan sekadar memeriksa dokumen atau meminta klarifikasi kepada operator bandara.
Baca Juga: Kok Bisa Bandara Sebesar Itu Tanpa Izin? Purbaya Langsung Turun Siap Gerebek Administrasi Morowali
“Kalau memang ada pejabat yang membiarkan fungsi negara hilang di situ, ya periksa. Jangan hanya operator atau petugas lapangan yang disalahkan. Tanggung jawab paling besar ada pada pejabat yang memberi izin atau tidak melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia menegaskan audit regulasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perizinan bandara privat, protokol pengawasan ruang udara, hingga mekanisme mobilitas barang dan tenaga kerja asing.
Pieter menutup wawancara dengan menegaskan bahwa investasi dan industri tidak boleh menjadi alasan hilangnya kehadiran negara di fasilitas yang menyangkut kedaulatan publik.
“Bandara adalah pintu negara. Kalau pintu itu dijaga oleh kepentingan privat tanpa pengawasan, artinya negara sedang menegosiasikan kedaulatannya sendiri. Itu bukan hal sepele,” katanya.
Ia mendesak pemerintah bertindak cepat, transparan, dan tidak hanya reaktif terhadap tekanan publik.
Menurutnya, masalah ini bukan soal pro atau kontra terhadap investor, tapi soal memastikan prinsip bernegara tetap dijaga.
“Negara harus tegas. Kalau ingin dihormati, ya harus hadir,” pungkasnya. ***