Bandara IMIP Dinilai Minim Kehadiran Negara, Pengamat: Ini soal kedaulatan, bukan sekadar administrasi

HUKAMANEWS - Polemik keberadaan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, kembali memicu sorotan publik.

Bandara yang berada di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu beroperasi secara rutin, namun kehadiran negara dinilai tidak terlihat secara nyata di lapangan.

Fenomena ini dikritisi oleh Pengamat Hukum dan Politik, Dr. Pieter C. Zulkifli, SH., MH., yang menilai persoalannya bukan semata soal izin, tetapi menyangkut kedaulatan negara pada ruang udara.

Dalam wawancara bersama HukamaNews, Pieter menyebut kondisi tersebut sebagai tanda adanya kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Baca Juga: Fakta Baru Kematian Arya Daru, Jejak 24 Kali Check-In dengan Seorang Wanita hingga Temuan Luka Benda Tumpul

“Kedaulatan itu tidak dicuri, tapi kadang-kadang dilepas begitu saja karena negara terlalu diam,” ujar Pieter.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan Bandara IMIP telah terdaftar resmi dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS, berstatus bandara domestik non-kelas, serta berada dalam pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Secara regulasi, bandara ini masuk kategori bandara khusus atau privat.

Namun, di lapangan, publik menilai kehadiran negara justru minim. Tidak tampak unsur otoritas bandara, aparat keamanan, imigrasi, maupun bea cukai.

Akses menuju area bandara juga tertutup ketat sehingga terlihat seperti fasilitas privat sepenuhnya.

“Bandara itu memang boleh bersifat khusus, tapi tidak boleh steril dari kehadiran negara. Itu pintu kedaulatan, bukan pintu industri,” tegas Pieter.

Polemik ini memuncak setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin melakukan kunjungan ke Morowali dan menyebut IMIP sebagai “republik di dalam republik”. Ungkapan itu menggambarkan adanya ruang industri yang seakan memiliki otoritas sendiri.

Baca Juga: Gus Yahya Dipecat dari Kursi Ketum PBNU, Tapi Menolak Mundur: Drama Internal Makin Memanas

Menurut Pieter, pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, tapi penegasan bahwa negara tidak boleh hanya hadir ketika terjadi kegaduhan publik.

“Kalau negara hanya muncul dalam bentuk rapat koordinasi dan klarifikasi, itu tanda ada masalah lebih besar di dalam sistem pengawasan. Negara seharusnya hadir dari awal,” katanya.