Langkah penyitaan rumah dan kendaraan mewah menegaskan perubahan strategi KPK yang kini lebih agresif dalam pendekatan asset recovery.
Pendekatan ini dinilai penting karena korupsi kuota haji melibatkan nilai ekonomi tinggi serta jejaring luas antara pejabat dan swasta.
Secara politis, kasus ini juga menjadi ujian serius bagi konsistensi pemberantasan korupsi di sektor keagamaan, sektor yang selama ini dianggap steril dari praktik rent-seeking.
KPK diharapkan tidak berhenti pada penyitaan, tetapi juga memastikan alur pengembalian kerugian negara berjalan efektif.
Baca Juga: Tarif Listrik PLN November–Desember 2025 Tetap, Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Tambah Daya
Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan terus berkembang dan menjadi perhatian publik karena menyangkut hak jutaan calon jemaah.
Dengan penyitaan aset mewah senilai besar, KPK tengah menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap dugaan permainan kuota yang merugikan negara.
Ke depan, publik menanti penetapan tersangka, keterbukaan aliran dana, dan perbaikan tata kelola kuota haji agar praktik serupa tidak terulang.***