Langkah penyitaan rumah dan kendaraan mewah menegaskan perubahan strategi KPK yang kini lebih agresif dalam pendekatan asset recovery.
Pendekatan ini dinilai penting karena korupsi kuota haji melibatkan nilai ekonomi tinggi serta jejaring luas antara pejabat dan swasta.
Secara politis, kasus ini juga menjadi ujian serius bagi konsistensi pemberantasan korupsi di sektor keagamaan, sektor yang selama ini dianggap steril dari praktik rent-seeking.
KPK diharapkan tidak berhenti pada penyitaan, tetapi juga memastikan alur pengembalian kerugian negara berjalan efektif.
Baca Juga: Tarif Listrik PLN November–Desember 2025 Tetap, Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Tambah Daya
Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan terus berkembang dan menjadi perhatian publik karena menyangkut hak jutaan calon jemaah.
Dengan penyitaan aset mewah senilai besar, KPK tengah menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap dugaan permainan kuota yang merugikan negara.
Ke depan, publik menanti penetapan tersangka, keterbukaan aliran dana, dan perbaikan tata kelola kuota haji agar praktik serupa tidak terulang.***
Artikel Terkait
Dugaan Jual Beli Kuota Haji Menguat, KPK Sudah Periksa 350 Biro Travel Tersangka Korupsi Rp1 Triliun akan Segera Diumumkan
Diduga Libatkan Ratusan Biro Perjalanan di Kasus Korupsi Kuota Haji Senilai Rp1 Triliun, KPK Periksa Pejabat Baznas
Kuota Haji Diatur Ulang? Sestama Baznas Dipanggil KPK, Dugaan Korupsi Rp1 Triliun Bikin Geger Jamaah!
Terungkap Lagi! KPK Panggil 12 Saksi Korupsi Kuota Haji Diduga Tembus Rp1 Triliun, dari Travel Sampai Eks Pejabat Ikut Terseret
Skandal Kuota Haji Makin Panas, 10 Bos Travel Diseret KPK bahkan Ada Diskresi Menteri yang Bikin Masalah Makin Rumit!