Skandal korupsi di sektor ini dapat memengaruhi kualitas jalan, daya tahan konstruksi, hingga keselamatan pengguna.
Beberapa tahun terakhir, publik sempat menyoroti kualitas jalan yang cepat rusak akibat dugaan praktik serupa, meski tidak langsung terbukti secara hukum.
Kasus Topan Ginting menjadi pengingat bahwa transparansi dan pengawasan publik perlu diperkuat.
Di sisi lain, KPK melalui dakwaan ini ingin menunjukkan bahwa praktik commitment fee yang selama ini dianggap “tradisi” dalam tender proyek pemerintah adalah tindak pidana.
Konteks ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, terutama ketika pemerintah daerah sedang gencar mengoptimalkan anggaran infrastruktur.
Baca Juga: Pencarian Longsor Majenang Memasuki Batas Waktu, 5 Korban Belum Ditemukan, BNPB Siap Beri Diskresi!
Kasus Topan Ginting memperlihatkan bagaimana suap dalam proyek infrastruktur dapat merusak kepercayaan publik, terlebih proyek bernilai ratusan miliar rupiah.
Dengan dakwaan yang sudah dibacakan, publik kini menunggu sidang lanjutan untuk melihat sejauh mana keterlibatan para pihak terbukti di pengadilan.***