“Problem pertama itu ada di perencanaan dan persiapannya,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa sebelum proyek dimulai, pemerintah seharusnya memastikan siapa target pengguna, berapa potensi pendapatan, dan bagaimana mekanisme pelunasan utang.
Jika semua sudah dikaji dengan benar, kata Almas, separuh pekerjaan sebenarnya sudah selesai. “Kalau perencanaan beres, 50 persen pekerjaan itu sudah selesai,” ujarnya.
ICW Tagih Transparansi Kajian Pemerintah
Melihat situasi ini, ICW mendesak pemerintah agar membuka hasil kajian awal proyek Whoosh ke publik.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah pengulangan kasus serupa di masa depan, terutama pada proyek-proyek infrastruktur besar.
“Soal Jakarta-Bandung ini kan banyak pilihan transportasi publik. Harusnya pemerintah punya hitung-hitungan yang rigid sebelum memutuskan Whoosh,” jelas Almas.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa Whoosh membawa manfaat dari segi efisiensi waktu tempuh dan kemajuan teknologi transportasi.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan pembangunan yang melibatkan utang besar tidak dilakukan secara serampangan tanpa pertimbangan jangka panjang.
“Orientasi dan pertimbangan kebijakan dengan dampak jangka panjang, apalagi terkait utang, itu harus rigid benar persiapan dan kajiannya,” tambahnya.
Latar Belakang Pembengkakan Biaya Whoosh
Pakar ekonomi politik, Anthony Budiawan, sebelumnya mengungkap bahwa proyek Whoosh pada awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan nilai US$6,2 miliar, sedangkan China menawarkan US$5,5 miliar.
Namun, nilai proyek yang akhirnya disepakati bersama China justru naik menjadi US$6,07 miliar, lalu membengkak lagi karena cost overrun sebesar US$1,2 miliar menjadi total US$7,27 miliar.